oleh

Makruf : Bengkulu Aman dari Konflik Agama

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, berdialog dengan Gubernur Bengkulu, FKPD di aula Pola Bappeda Setdaprov Bengkulu, Kamis (23/1/2014) .
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, berdialog dengan Gubernur Bengkulu, FKPD di aula Pola Bappeda Setdaprov Bengkulu, Kamis (23/1/2014) .

kupasbengkulu.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, Dr. KH. Makruf Amin mengatakan, jika di Provinsi Bengkulu aman dari konflik antar umat beragama. Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini dikatakannya saat dialog dengan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg, MPd, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Bengkulu di aula Bappeda Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bengkulu, Kamis (23/01/2014).

Dijelaskannya, untuk peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah terhadap kerukunan ini juga cukup kondusif. Meskipun terkadang masih muncul konflik atau ketegangan baik internal maupun antar umat beragama.

”Untuk memperkuat kerukunan dan mencegah terjadi konflik diperlukan upaya-upaya yang terus menerus. Baik melalui pendekatan teologis maupun sosiologis. Dan saya lihat untuk di Bengkulu ini masih aman dari konflik antar umat beragama,” tambah Makruf Amin.

Menurut dia, konflik internal umat beragama diduga terjadi karena adanya, pemahaman yang menodai agama atau pemahaman yang menyimpang. Serta adanya pemahaman radikal atau menganggap hanya aliran/mazhabnya sendiri yang benar, dan menyalahkan yang lain. Penyebab lainnya, pemahaman yang liberal tanpa mengikuti kaedah-kaedah pemahaman yang ada.

”Konflik itu dapat dicegah dengan penguatan kerukunan. Mulai dari, pencegahan melalui bingkai politis, melalui pencegahan teologis,” jelas Makruf.

Diingatkannya, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu perlu menyadari pentingnya anggaran untuk penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah masing-masing. Karena, FKUB ini dapat membantu Pemda dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, kedamaian termasuk dalam penyelesaian konflik dan perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilukada.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed