kartu sakti/sumber foto: viva

kupasbengkulu.com – Sebulan yang lalu, Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan tiga kartu baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Ketiga kartu itu jadi simbol dari bantuan keuangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan kesehatan. Yang jadi pertanyaan, apakah program-program tersebut bernilai besar bagi masyarakat miskin?

Tidak kurang dari dua per tiga pengeluaran keluarga miskin terserap untuk kebutuhan makanan. Padahal, yang digolongkan ke kelompok masyarakat miskin ialah mereka yang menghabiskan paling banyak Rp 300.000 per orang setiap bulan. Artinya, hanya tersisa paling banyak Rp 100.000 untuk keperluan pokok lain. Kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta lainnya harus tercukupi dengan dana tersebut.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, pengeluaran masyarakat miskin untuk kebutuhan dasar perumahan, seperti bahan bakar, listrik, dan air, mencapai 15 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran untuk kebutuhan sandang, pendidikan, dan kesehatan masing-masing 1 persen, 3,7 persen, dan 1,2 persen.

Bagi keluarga miskin dengan empat anggota keluarga, bantuan keuangan sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan menopang sekitar 17 persen dari pengeluaran mereka. Dalam hitungan teknis, bantuan tersebut dapat menutup hampir seluruh pengeluaran dasar selain makanan.

Apabila pola konsumsi rumah tangga tidak berubah banyak, bantuan keuangan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan standar hidup serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Hal ini diyakini akan dapat membebaskan mereka dari jerat kemiskinan secara bertahap.

Namun, kenyataannya cukup sulit untuk mencegah perubahan perilaku akibat pemasukan tambahan itu. Data Susenas menunjukkan, pergeseran pengeluaran untuk makanan hampir sama besar dengan pergeseran pemasukan pada kelompok masyarakat miskin. Ada indikasi bahwa pemasukan tambahan itu sebagian besar akan teralokasikan pada pengeluaran makanan.

Apalagi, pada saat yang sama pemerintah menaikkan harga premium dan solar. Akibatnya, pengeluaran masyarakat pun terdorong naik. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan sangat tampak beberapa bulan ke depan. Baru kemudian berangsur-angsur berkurang setelahnya.

Dalam publikasi terbaru, BPS mencatat inflasi untuk bahan makanan pada bulan November mencapai 2,15 persen. Inflasi untuk pengeluaran makanan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 4,29 persen.

Melepas jerat kemiskinan

Pola konsumsi yang cenderung bertambah seiring bertambahnya pemasukan keluarga serta naiknya harga kebutuhan pokok membuat KKS berperan sebagai ”jaring pengaman” agar masyarakat miskin tidak kian terperosok. Program ini tampaknya tidak akan banyak berperan untuk meningkatkan kemampuan mereka mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Karena itu, pemerintah menjalankan dua program lain secara bersamaan, yakni program pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat sekolah menengah atas (SMA) serta jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Tidak kurang dari 24 juta anak usia sekolah yang akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara itu, 88,1 juta warga miskin akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebagian besar anak-anak keluarga miskin hanya mampu mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar. Bahkan, relatif banyak yang tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Bagi mereka, kesempatan mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA terbilang langka.

Diperkirakan, hanya satu dari 10 orang miskin yang bisa mencapai tingkat tersebut. Angka ini sungguh kontras dengan masyarakat kaya. Setidaknya ada tujuh dari 10 orang yang berhasil mencapai pendidikan minimal 12 tahun atau SMA.

Sementara itu, persoalan kesehatan sering kali menjadi hambatan klasik bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Kasus penyakit malaria, pneumonia, dan tuberkulosis paru masih tergolong tinggi di Indonesia. Tidak sedikit kepala keluarga miskin yang terkena penyakit itu tak mampu bekerja. Ironisnya, sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki jaminan kesehatan apa pun.

Keberadaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin akan membawa dampak simultan yang luar biasa. Fakta empiris di sejumlah negara di Amerika Selatan menunjukkan, anak-anak yang tidak terjangkit malaria memperoleh penghasilan 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang terjangkit, sepanjang hidupnya.

Pada dasarnya, kebijakan yang dijalankan melalui tiga kartu baru ini bukan hal yang luar biasa. Semua itu merupakan manifestasi dari visi Presiden Joko Widodo. Anggaran dialokasikan untuk kebijakan yang diambil presiden sebagai pemenuhan janji saat kampanye dahulu.

Pekerjaan rumah yang terbesar saat ini ialah menyelaraskan program yang dibawa oleh ketiga kartu tersebut dengan program sejenis yang sudah ada, baik di pusat maupun di daerah. Jika dilakukan dengan baik, niscaya masyarakat miskin akan mampu lepas dari jerat kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang.

kompas.com