Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah berjabat tangan dengan Harada Shoji, Representative Manager LPK SO JTITSC, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Jepang dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyerapan tenaga kerja.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, usai menerima delegasi Jepang yang dipimpin oleh Kanda Mitshuru, Representative Director KND Corporation Co., Ltd., di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (5/11/2024).

Kerja sama ini kedepannya akan mendirikan Pusat Pelatihan (Training Center) di Bengkulu. Pelatihan tersebut akan menjadi wadah untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas SDM, khususnya di bidang konstruksi dan alat berat.

“Sebagai pimpinan pemerintahan, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Jepang. Semoga pertemuan perdana ini menjadi awal dari kerja sama yang baik antara perusahaan Jepang dan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Rosjonsyah.

“Kerja sama ini akan meliputi pelatihan di bidang bahasa, konstruksi, dan penggunaan alat berat, termasuk rencana penyediaan pusat pelatihan dengan lahan yang akan disiapkan oleh Pemprov,” tambahnya.

Untuk mendukung program ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan LPK Sending Organization Japan Technical Intern Trainee Support Center (SO JTITSC) dan LPK Kaizu Hamagi Gakkou Bengkulu yang menghadirkan perwakilan perusahaan Jepang.

“Kedatangan kami bertujuan untuk mempererat kerja sama antara perusahaan Jepang dan Pemprov Bengkulu dalam meningkatkan kualitas SDM terkait ketenagakerjaan di Bengkulu,” jelas Harada Shoji, Representative Manager LPK SO JTITSC.

Editor: Iman Sp Noya

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu didampingi Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R. A Denny saat menggelar konferensi pers, Selasa, 5 November 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Menurut data Berita Resmi Statistik (BRS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, ekonomi Bengkulu pada triwulan III tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan 4,57 persen secara year-on-year (yoy).

Pada triwulan ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu tercatat sebesar Rp25,82 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp13,55 triliun.

Namun, triwulan sebelumnya, ekonomi Bengkulu mengalami penurunan sebesar minus 2,56 persen (q-to-q). Di sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi tertinggi, dengan minus 12,45 persen.

Kondisi ini mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bengkulu pada Agustus 2024 sebesar 3,11 persen. Jumlah angkatan kerja pada bulan yang sama mencapai 1.136.573 orang, meningkat 29.113 orang dibandingkan Agustus 2023, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin.

Kendati demikian, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R. A Denny, menyatakan pemprov akan terus berupaya membuka lapangan pekerjaan baru.

Salah satu langkah strategisnya adalah meningkatkan aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai dengan melibatkan BUMN seperti Pelindo II Bengkulu serta perusahaan-perusahaan batubara di daerah tersebut.

“Dengan semakin aktifnya Pelabuhan Pulau Baai, lapangan pekerjaan akan lebih banyak tercipta dan berkembang, baik di sektor industri maupun UMKM di sekitar kawasan Pelabuhan Pulau Baai,” kata R. A Denn, Selasa (5/11/2024).

Editor: Iman Sp Noya

Pemkab Kaur saat menggelar Focus Group Discussion di Aula Bapperida Kabupaten Kaur, Senin, 4 November 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Desain Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis AHP (Analytic Hierarchy Process) di Aula Bapperida Kabupaten Kaur, Senin, (4/11/2024).

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Bapperida Kaur, Elpi Sofyan, dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Universitas Hazairin Bengkulu, yakni Rahiman Dani dan Bobby Mandala Putra.

Dalam pemaparannya, Rahiman Dani menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus untuk membantu proses bagaimana mengetahui penentuan keluarga miskin di Kabupaten Kaur.

“Metode AHP ini dirancang untuk mendukung seluruh tahapan pengambilan keputusan dalam melakukan penilaian setiap keluarga miskin. Sistem ini juga memungkinkan perubahan kriteria dan nilai bobot, sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk warga yang berhak menerima bantuan,” kata Rahiman Dani.

Bobby Mandala Putra menambahkan data persentase penduduk miskin Kabupaten Kaur tahun 2023 mencapai 17,83 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22.450 jiwa.

“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023), angka kemiskinan di Kabupaten Kaur hanya turun 0,79 persen. Metode AHP diharapkan dapat menjadi solusi dalam merumuskan desain kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif,” tambahnya.

Bobby menjelaskan peran dari kegiatan FGD ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kaur dalam upaya menekan angka kemiskinan. 

“Meskipun berbagai program bantuan pemerintah telah digulirkan, namun angka kemiskinan di Kaur masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurang efektifnya program penanganan kemiskinan akibat banyaknya indikator kemiskinan,” jelasnya.

Ia berharap metode AHP ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam menentukan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan.

“Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bobby.

Sementara, Sekretaris Bapperida Kaur Elpi Sofyan mengatakan untuk program pengentasan kemiskinan di kabupaten kaur, setiap OPD sudah menjalankan beberapa program kegiatan.

“Harapannya kedepan semoga  kemiskinan di kabupaten kaur terus menurun sehingga Kabupaten Kaur kedepannya menjadi lebih baik,” kata Elpi Sofyan. (Adv)

Reporter: Miko Apriansyah

Rapat paripurna agenda pembahasan Raperda RAPBD 2025, Selasa, 5 November 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu kembali mengagendakan pembahasan Raperda RAPBD 2025. Dalam pembahasan, dua agenda dibahas sekaligus, yaitu Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD 2025 serta Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna, Selasa, (5/11/2024).

DPRD Provinsi Bengkulu terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 agar dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum akhir tahun ini.

Diketahui, seluruh fraksi yang berjumlah delapan fraksi menyetujui Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Agenda dilanjutkan dengan Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan oleh Asisten III, Nandar Munadi.

Dalam jawabannya, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan umum, saran, dan pemikiran yang disampaikan fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing.

Secara amanat Gubernur, Ia memberikan jawaban dan penjelasan singkat atas pandangan umum, masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya.

“Atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” kata Asisten III Nandar Munadi, membacakan Jawaban Gubernur Bengkulu.

Gubernur berharap jawaban dan penjelasan yang disampaikan tersebut dapat memperjelas beberapa permasalahan yang diangkat dalam pandangan umum.

“Namun, jika masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan hati, kiranya dewan terhormat agar dapat memakluminya. Kami berharap kiranya dewan terhormat membahas lebih lanjut Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat Banggar,” tutup Asisten III Nandar Munadi.

Selanjutnya, sesuai mekanisme, Raperda RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 akan dibahas di tingkat Komisi-Komisi dan hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya.

Reporter: Firzani

Rapat Paripurna agenda Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Seluma periode 2024-2029, Selasa, 5 November 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Seluma periode 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Seluma, pada Selasa (5/11/2024).

Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma hasil Pemilu 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor U.578.B1 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seluma masa jabatan 2024-2029, yaitu:

1. Samsul Aswajar, S.Sos. (Golkar) sebagai Wakil Ketua I

2. Sugeng Zonrio, S.H. (Demokrat) sebagai Wakil Ketua II

Acara ini dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, Pjs Bupati Seluma Meri Sasdi, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Seluma, kepala dinas, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi dan proses pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek pemerintahan.

“Jabatan ini adalah suatu kehormatan besar, namun sekaligus merupakan tanggung jawab yang sangat berat,” ujar Plt Gubernur Rosjonsyah.

“Kita semua harus menyadari bahwa kepercayaan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi untuk kepentingan rakyat dan kemajuan daerah kita,” lanjutnya.

Plt Gubernur Rosjonsyah juga berharap agar DPRD segera membahas perubahan anggaran dengan cepat karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Ia mengingatkan bahwa perubahan anggaran tersebut berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan harus segera diselesaikan secara administratif.

“Walaupun pelantikan sumpah jabatan pimpinan sedikit terlambat, saya yakin bahwa DPRD tetap bisa menjalankan tugasnya, karena asas politik tetap berjalan meskipun ketua belum ada. Wakil ketua sudah dapat melaksanakan tugas,” jelas Plt Gubernur Rosjonsyah.

Di akhir sambutannya, Plt Gubernur Rosjonsyah mengajak seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya ucapkan selamat atas amanah besar yang telah diberikan oleh rakyat. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memajukan pembangunan, khususnya di Kabupaten Seluma,” tutup Plt Gubernur Rosjonsyah.

Reporter: Deni AP

Debat Pilkada Seluma, Minggu, 3 November 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu  – Dalam debat terbuka Pilkada Seluma, pasangan calon bupati dan wakil bupati, Teddy-Gustianto dan Erwin-Jonaidi, mengemukakan sejumlah janji terkait kesetaraan gender. 

Debat ini mengangkat tema “Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan menyoroti isu pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Menurut data BPS, keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Seluma masih rendah, yaitu hanya 35%. Hal ini memicu perhatian kedua pasangan calon untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan.

Pasangan calon Teddy-Gustianto menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender di pemerintahan. Teddy menyatakan, perempuan yang kompeten harus diberi peluang setara dalam jabatan struktural, karena mereka  memiliki ide-ide kreatif dan seharusnya mendapat kesempatan yang sama dalam pembangunan daerah

“Perempuan itu memiliki ide-ide yang kreatif dan sudah wajar mereka mendapatkan peluang  yang sama seperti laki-laki untuk menentukan arah pembangunan sebuah daerah. Perempuan itu juga bisa menjaga tingkat emosionalnya dalam menentukan kebijakan sehingga keputusan yang diambilnya akan tepat,” ujar Teddy.

Gustianto menambahkan, pihaknya siap melibatkan perempuan dalam posisi pengambilan kebijakan di birokrasi. “Perempuan-perempuan di Kabupaten Seluma ini sebenarnya sudah hebat semua, punya prestasi hebat. Kami paslon nomor urut satu, siap nanti kedepan akan menyertakan perempuan dengan laki-laki, khususnya pada posisi pengambilan kebijakan di birokrasi,” sambung Gustianto.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Erwin-Jonaidi, juga menyambut baik isu kesetaraan gender. Erwin mengklaim bahwa selama masa jabatannya sebagai Bupati Seluma, sudah ada sejumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon 3 di birokrasi. 

“Pejabat eselon 3 sudah banyak yang menjabat di sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Seluma. Artinya kesetaraan gender sudah dilakukan sebelumnya,” kata Erwin.

Jonaidi menambahkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, kesetaraan gender tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Ia menegaskan komitmen mereka untuk merumuskan aturan khusus yang mendukung perempuan menduduki jabatan strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

“Sebuah program yang ingin diproritaskan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada regulasinya. Kami, Erwin dan Jonaidi berkomitmen membuat aturan khusus kesetaraan gender yang mengatur tentang perempuan bisa menduduki jabatan strategis untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” kata Erwin

Reporter: Deni Aliansyah Putra