kupasbengkulu.com – DPRD Sumatera Barat mendukung pemerintah provinsi setempat untuk mempertahankan dan mengambil kembali Pulau Mego yang dicaplok Provinsi Bengkulu untuk dimasukan dalam aset daerah mereka.
“Provinsi Bengkulu sudah mengakui bahwa Pulau Mego masuk aset daerah mereka, dan khabarnya mereka mulai melakukan berbagai pembenahan di sana,” kata Ketua Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Sumbar Sabar A.S. ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (28/05/2015).
Ia menyayangkan lemahnya upaya Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mempertahankan batas wilayahnya, sehingga Pulau Mego yang secara teritorial masih wilayah Sumbar sekarang dicaplok Provinsi Bengkulu sebagai aset mereka.
Kecolongan itu sebagai akibat Pemprov Sumbar kurang tanggap dengan masalah pulau itu. Padahal batas wilayah Provinsi Sumbar dengan Bengkulu terletak di Pulau Mego.
Namun secara batas teritorial, wilayah Pulau Mego adalah milik Sumbar yang menjadi satu kesatuan dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pulau Mego terletak di 148 km ke arah barat Kota Bengkulu, dan dilihat dari Sumbar, pulau itu terletak di sebelah utara Sikakap, Pagai Utara.
Sejak dulu, pulau itu merupakan aset Sumbar, namun tanpa disadari pulau tersebut sekarang diakui menjadi aset Provinsi Bengkulu dan menjadi sengketa antara dua provinsi itu.
Sengketa muncul karena Pulau Mego diketahui mempunyai kekayaan alam, berupa minyak bumi dan uranium yang bernilai triliunan rupiah yang dapat diolah.
Ia mengatakan secara prinsip dan kelembagaan, DPRD akan terus mendorong dan mendukung Pemprov Sumbar untuk mengambil kembali aset daerah tersebut.
Gubernur Sumbar diminta segera melakukan tindakan tegas, sehingga aset tersebut dapat kembali menjadi milik Sumbar.
“Ini harus disegerakan. Sudah jelas dulunya itu kepunyaan kita. Kenapa ada pembiaran, jangan menghitung kekayaan alamnya, namun kita harus lihat dari satu kesatuan kepulauan dan batas teritorialnya,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar Sudarmi Saogo yang juga putra asli Mentawai, mengatakan Pemkab Mentawai dan Pemprov Sumbar perlu segera membulatkan tekad, dan satu visi untuk mencari solusi terhadap persoalan itu.