Kota Bengkulu,Kupasbengkulu.com– Koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan bersama para Sekretaris Daerah (Sekda) tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu membahas persoalan Iklan Media yang nilainya cukup fantastis.
Dalam kordinasi ini juga terungkap bahwa saat ini, pihak Pemerintah daerah (Pemda) yang ada di provinsi Bengkulu, mengeluhkan pengalokasian dana iklan terhadap media massa yang dinilai membengkak, sehingga pihak pemerintah di tingkat kabupaten maupun kota merasa kebingungan dalam hal memenuhi beberapa permintaan pembangunan di kabupaten dan kota.
“Kami ingin konsultasikan bagaimana misalnya contohnya ada permintaan pembuatan asrama untuk TNI/Polri. Kami terkadang bingung dimasukkan ke dana hibah atau seperti apa pendanaannya. Kami berharap KPK dapat memberikan jalan keluar atas persoalan semacam ini,” kata salah seorang Sekda yang hadir dalam kegiatan tersebut, Rabu (16/11/2016).
Selanjutnya, pengaturan anggaran belanja iklan terhadap media massa juga diusulkan untuk dilakukan serta diarahkan kepada program kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam acara tersebut muncul juga kerancuan antar daerah dalam menentukan batasan dana tunjangan harian, rumah, mobil dan transportasi pejabat dan anggota DPRD.
“Selama ini memang acuannya adalah kemampuan daerah namun harapannya juga dana tersebut harus ditentukan batasan maksimal,” ungkap beberapa Sekda lainnya.
Sementara itu Koordinator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adlinsyah Nasution, mengatakan Korsup tersebut merupakan satu cara KPK dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat daerah sehingga dengan dilakukannya kegiatan ini ia berharap akan tercipta sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi..
“Kami akan membantu Pemda untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk Korsup. Ke depan acara seperti ini akan dilakukan sampai ke tingkat kabupaten,” tandas Adlinsyah.(nvd)