kupasbengkulu.com – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) 2012, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Kepahiang, Kamis (12/12/2013). Pemeriksaan itu merupakan bagian dari audit BPKP untuk mengetahui kerugian negara pada perkara itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Wargo, SH melalui Kasi Pidsus Dodi Junaidi, didampingi Ketua Tim Penyidik, Roy Riady, SH mengatakan, BPKP menghitung kerugian negara dari proyek pengadaan Alkes dengan total anggaran senilai Rp 1,9 Miliar.

”Pengadaan untuk Alkes di delapan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) itu sedang diaudit BPKP. Kalau pemeriksaan versi kami kerugian negara ada Rp 0,5 M. Untuk lebih jelas, kami perlu audit dari BPKP ini,” ujar Roy.

Menurut Roy, dugaan kerugian negara yang akan ditetapkan dalam perkara itu nantinya akan menggunakan sesuai yang ditetapkan BPKP.

Roy mengatakan tujuh saksi yang diperiksa itu merupakan bagian dari Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Bendahara kegiatan pengadaan Alkes.

Pada perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes ini, Kejari Kepahiang telah menetapkan dua orang tersangka yakni mantan Kadinkes Kepahiang, Subi Utama selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kontraktor Pelaksana, Zulfianis. Keduanya ditahan pada Senin (9/12/2013). Kedua tersnagka dijerat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.(dek)