kupasbengkulu.com – Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, mengatakan, saat ini Gubernur Se-Sumatera menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena penjualan minyak mentah kelapa sawit oleh perusahaan tak pernah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sudah menggelar pertemuan dengan Gubernur se-Sumatera, terkait gugatan ke MK tersebut,” kata Junaidi, usai ramah tamah dengan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Daerah, Minggu (23/3/2014) malam.
Junaidi menambahkan, gugatan tersebut tidak lain hanya untuk menuntut hak Provinsi Bengkulu atas PAD dari setiap penjualan CPO. Selain itu, materi gugat tersebut menginginkan perusahaan bisa memberikan kontibusi dari hasil CPO setiap liternya.
Adapun UU yang akan digugat tersebut yakni Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, UU tersebut mengatur dana bagi hasil (DBH) dari sumber daya alam.
Dalam UU tersebut dikatakan sumber daya alam itu adalah sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Sedangkan sub sektor perkebunan tidak disebutkan sebagai salah satu sumber DBH.
”Sebagian besar di Pulau Sumatera memiliki Pabri CPO, makanya dari gubernur se-Sumatera akan menggugat ke ke MK. Saat ini semua persiapan tengah dilengkapi,” demikian Junaidi.
Ia katakan, awalnya, seluruh gubernur se-Sumatera mengirimkan surat permohonan ke menteri keuangan agar ada kompensasi dari setiap penjualan minyak mentah kelapa sawit, namun surat tersebut justru ditolak karena tidak diperkenankan adanya sumbangan pihak ketiga, atas dasar itulah para gubernur se-Sumatera mengeluarkan ide untuk menggugat UU tersebut.(gie)