sidak dewan ke RSMY

kupasbengkulu.com – Dugaan aksi mogok yang dilakukan para dokter RSUD M. Yunus (RSMY), masih akan ditelusuri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya Komisi IV telah menjadwalkan pertemuan tertutup dengan pihak manajemen RSMY di gedung DPRD pada hari Selasa (06/10/2015) lalu. Namun disayangkan pertemuan tersebut batal dilangsungkan karena ketidaklengkapan anggota manajemen RSMY pada pertemuan tersebut.

“Pertemuan dengan pihak RSMY kita tunda dulu karena pihak manajemen yang kita undang tidak lengkap. Rencananya dijadwalkan kembali pertemuan hari Senin (12/10/2015) sekitar pukul 14.00 WIB,” jelas anggota Komisi IV, Agung Gatam, Rabu (7/10/2015).

Agung mengatakan pada pertemuan tersebut sudah dihadiri Direktur RSMY, Supardi, tiga orang Wakil Direktur, serta beberapa Kepala Bagian (Kabag). Namun karena pihaknya juga mengundang 9 Kepala Bidang (Kabid) dan 21 Kepala Sub Bagian (Kasubag) lainnya, maka dikumpulkan kembali agar permasalahan tersebut dapat dibicarakan hingga tuntas.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon, mendesak agar pihak manajemen RSMY lebih terbuka dalam memberikan informasi sehingga hal-hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Sebelumnya memang sudah kita pertanyakan dan katanya hanya miss komunikasi saja, tidak ada dokter yang mogok. Termasuk berita penelantaran pasien gagal ginjal yang meninggal dikarenakan memang sudah parah. Tapi kita minta pihak-pihak lain yang bersangkutan mengatakan yang sejujurnya agar ketemu jalan keluarnya,” kata Edison.

Edison mengatakan, setelah dianalisa memang ada hal-hal yang tidak dilakukan pihak RSMY. Salah satunya terkait Surat Keterangan (SK) beberapa tenaga kerja yang belum diselesaikan.

“Setelah dianalisa, ada tenaga kerja yang sampai 3 bulan belum mendapatkan SK. Kami minta ini jangan diperlambat,” katanya.

Dia menambahkan Direktur RSMY sebagai perpanjangan tangan dan yang berwenang seharusnya dapat lebih tegas mengambil sikap. Namun perlu diingat jangan hanya menuntut pelayanan prima saja, namun hak dari tenaga medis juga harus dipenuhi.

“Tenaga medis kan teknis, nyawa yang dipertaruhkan sehingga harus bijak mengambil sikap. Namun jangan juga hanya menuntut pelayanan prima saja, tapi haknya juga jangan lupa dipenuhi,” pungkas Edison. (val)