kupasbengkulu.com – Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menuding Komisi Pemilihan Umun di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi sengaja melakukan kesalahan rekapitulasi untuk memenangkan partai atau calon tertentu.
Menurut anggota JPPR, Masykurudin Hafidz, indikasi tersebut terlihat dari kesalahan administrasi yang ada di tiap tingkatan penyelenggara pemilu.
“Dan tak ada upaya perbaikan di tiap tingkatan rekapitulasi,” kata Masykurudin dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2014.
Masykurudin mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan tak ada data pembanding hasil pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu di tiap tingkatan. Tak adanya sanggahan tersebut, kata dia, menimbulkan kecurigaan lain. “Yakni kecurangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di tiap tingkatan,” ujarnya.
Menurut Masykurudin, kebijakan rekapitulasi berjenjang yang ada harusnya dapat menjadi kontrol terhadap kesalahan dan kecurangan yang ada. “Bukannya malah memperparah,” kata dia. “Kesalahan ini harusnya dibenahi.”
Selama proses rekapitulasi di KPU, terdapat tujuh provinsi yang harus diulang yakni Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Aceh. Bahkan, DKI Jakarta harus ditunda karena mendapat banyak kritikan.(kps)
Sumber: tempo.co