Bengkulu Utara,kupasbengkulu.com – Menanggapi sidang Paripurna dewan,Rabu (26/7/2017) atas pandangan umum dewan atas tiga Rancangan Perarturan Daerah (Raperda) yaitu,Hak keuangan dewan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan atas peraturan daerah nomor 21 Tahun 1998 tentang larangan melepas hewan ternak.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh ketua DRPD Bengkulu Utara,Aliantor Harahap yang dihadiri oleh sepertiga dari 30 anggota dewan dan dihadiri seluruh kepala dinas,kantor,badan dan unsur muspida.
Dalam jawaban yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara,Arie Septia Adinata pada sidang Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi,Kamis (27/7/2017).
Menanggapi pertanyaan dari frraksi Golkar mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pengawasan terhadap kepala SKPD,badan,kantor termasuk pejabat lainnya tidak terjebak dalam penyalahgunaan wewenang dengan pola sebagai berkut. Yaitu dengan menstruktur organisasi diberbagai sektor. Dengan demikian dapat mempermudah dalam pengawasan ataupun menitoring terhadap kinerja aparat . Kemudian dengan melakukan pencatatan aparatur sipil negara melalui Laporan Harta Kekakyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 1 Tahun 2015.
Menanggapi Pandangan Umum dari Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurrani mendesak Dinas Kesehatan Bengkulu Utara segera mengambil langkah kongrit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyrakat diseluruh desa yang ada. Upaya pihak pemerintah dalam melaksanakan program kesehatan di setiap kecamatan dengan memberikan hak dan kewajiban setara antara tim nusantara sehat dengan staf puskesmas,baik dalam pelaksanaan program maupun pemanfaatan anggaran.
Menjawab dalam pengelolaan keuangan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sudah berdasarkan ketententuan yang berlaku. Yakni berkoordinasi berkesinambuingan dengan seluruh SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara. Baik itu penyusunan laporan keuangan dengan melakukan sosialisasi penyusunan laporan keuangan berbasis aktual untuk tahun anggaran 2017. Selanjutnya melakukan rrekonsiliasi terhadap realisasi anggaran dan kas yang ada di Kasda serta kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD.
Dipenghujung jawaban pihak Eksekutif,Wakil Bupati Bengkulu Utara, menyadari betul dari jawaban masih ada kekurangan serta rasa tidak pas apa yang disampaikan oleh dewan. Dari progres yang sudah dilaksanakan sampai saat ini pelaksanaan sudah mencapai 70 persen. (jon).
