kupasbengkulu.com – Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Zainan Sagiman mengakui, belum mengantongi jumlah pemilih tunanetra dan narapidana se Provinsi Bengkulu. Pasalnya, dari KPU saat ini masih melakukan verifikasi data pemilih.

”Kami belum mengantongi data pemilih tunanetra dan narapidana se Provinsi Bengkulu,” kata Zainan, Senin (6/1/2014).

Ia mengatakan, dari KPU masih berkonsentrasi untuk evaluasi terhadap PPK dan PPS se Provinsi Bengkulu, yang diduga bermasalah. Sehingga data tersebut, belum dapat dipastikan berapa jumlah tuna netra dan narapidana yang sudah wajib memilih.

”Data pemilih dari tunanetra dan narapidana itu akan kita rekap dalam waktu dekat ini,” demikian Zainan.(vee)

kupasbengkulu.com – Anggota DPD RI Komite IV, Yuan Rasugi Sang, S.Sos, MH mengatakan, saat ini undang-undang Desa telah disahkan. Jadi, kata dia, seluruh Desa menjadi daerah otonomi baru dan berhak mengelola pembangunan daerahnya sendiri.

Dengan  otonomi desa tersebut, dirinya menilai, akan rawan terjadi tindak korupsi kecil. Pasalnya, dana yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat, langsung masuk ke rekening perangkat desa melalui Pemerintah Daerah setempat.

”UU desa sudah disahkan, jadi dana yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening perangkat desa. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan makanya warga mesti ikut mengawasi agar pembangunan benar-benar sesuai dengan harapan dan tidak adanya tindak pidana korupsi,” kata Yuan Rasugi Sang, Senin (6/1/2014).

Ia menjelaskan, bahwa seluruh desa nantinya akan disokong dana melalui APBN. Terkait dengan hal tersebut, kelemahan dari otonomi belum adanya RUU Desa. Berdasarkan Reses, kata dia, ada beberapa desa di Provinsi Bengkulu mengutarakan belum siap dengan RUU Desa. Selain itu, lanjut dia, sebelum UU Desa diterapkan, setidaknya ada sosialisasi kepada masyarakat.

”Pemerintah bersama pihak legislatif, sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah PP, sebagai pedoman juklak dan juknis dari pelaksanaan Undang Undang Desa. Saya memperkirakan pembahasan PP tersebut akan molor. Untuk penerapannya secara nasional saya pikir akan efektif 2015 mendatang,” pungkas Yuan.(vee)

kupasbengkulu.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Zainan Sagiman mengatakan, akan segera mengevaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Provinsi Bengkulu. Evaluasi tersebut, kata Zainan, terkait integritas, independensi dan profesionalitas, sebagai penyelenggara pemilu.

”Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat ini, kita dari KPU akan mengevaluasi kinerja PPK dan PPS se Provinsi Bengkulu. Evaluasi itu, mulai dari integritas, independensi dan profesionalitas, dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu,” kata Zainan, senin (06/1/2014).

Evalusi tersebut, kata dia, dilakukan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Selain itu, tambah dia, di Provinsi Bengkulu jumlah PPK dan PPS mencapai ratusan orang. Dalam evaluasi tersebut, dari KPU sebelumnya akan berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota. Sehingga, saat dilakukan evaluasi sudah diketahui kinerja PPK dan PPS.

”Tentunya kita berkoornasi KPU kabupaten dan kota yang sudah mengetahui integritas PPK dan PPS. Jadi, nantinya kita mengevaluasi dari hasil KPU kabupaten dan kota,” pungkas Zainan.(vee)