kupasbengkulu.com – 5 Fraksi yang ada di DPRD Bengkulu Utara, termasuk partai pengusung Bupati Bengkulu Utara, Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM, M.Si, melalui Fraksi Golkar mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan alokasi anggaran di semua dinas, kantor dan badan yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan.
Ini disampaikan 5 fraksi tersebut dalam penyampaian pandangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan langsung Bupati Bengkulu Utara, Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM, M.Si pada tanggal 5 Mei 2014 lalu.
Pada paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Ir. Mian, Sabtu (10/05/2014), Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Godang Manurung, menyorot 2 item pekerjaan pada tahun 2013 lalu, yang tidak terserap sesuai dengan APBD.
Dicontohkan Godang, anggaran untuk Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, untuk pelayanan kesehatan dianggarkan pada tahun 2013 senilai Rp. 32 miliar, tapi terealisasi hanya Rp 17 miliar. Jika dipersentasikan pelaksanaan kegiatan tersebut baru terserap 54,28 persen. Kemudian dana untuk wajib pertanahan yang dianggarkan Rp 1,1 miliar di tahun 2013 untuk sertifikasi lahan masyarakat, dari LKPJ Bupati Bengkulu Utara, terealisasi hanya Rp. 301 juta.
Dari laporan tersebut, tegas Godang, Fraksi Golkar meminta pihak pemerinah daerah untuk menjelaskan secara rinci mengapa program tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Dan yang paling penting, bupati dapat menjelaskan sisa dana yang tidak terserap tersebut.
“Fraksi Golkar dalam hal ini menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah terkait dengan 2 item kegiatan pada dinas dan badan. Mengapa kegiatan itu tidak berjalan sebagaimana yang dituangkan pada APBD tahun 2013 yang lalu. Intinya, Fraksi Golkar meminta pihak pemerintah menjelaskan secara detil dan transparan, baik itu program maupun keuangannya,” ujar Godang Manurung mengakhiri penyampaian kata pandangan fraksi.(jon)