kupasbengkulu.com, Bengkulu Utara – Pasien Tumor, Sri Susanti (41) warga Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hana Charitas Bengkulu Utara mengaku tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

Pasien yang mengaku sudah menjanda selama lima belas tahun (15), ditinggal suami meninggal. Mengidap penyakit dan divonis tumor sejak enam tahun yang lalu.

Sri dioperasi pada tanggal (27/10) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Argamakmur. Tumor berhasil diangkat seberat 7 kilogram. Biaya selama menjalankan operasi di RSUD menurut pengakuan Sri Susanti, Kamis (26/11) kepada kupasbengkulu.com dengan BPJS pribadi.

Itupun premi sudah menunggak selama dua bulan. Beruntung ada salah seorang warga yang berahati mulia dengan membayar premi tersebut ke Bank.

“Berat beban penderitaan saya ini. Setelah tumor diangkat dari perut saya sekitar dua minggu yang lalu,masih ada keluhan yang dirasakan setelah operasi. Saat ini saya terpksa dirawat di Hana Charitas. Saya tidak ada kartu dari pihak menjamin kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu,” ungkap Sri.

Sementara itu pihak pemerintah daerah sendiri yang berkomitmen dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Bengkulu Utara dengan mengalokasikan anggaran pada APBD dalam setiap tahunnya mencapai angka setengah miliar.

Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak keluhan. Bahkan, belum lama ini, Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi dengan tegas menyampaikan pada saat pembagian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mengaktakan untuk mengatasi bagi masyarakat yang tidak mampu dan memiliki kartu BPJS bisa dibantu dengan jamkesda pada saat dirawat di rumah sakit.

Lantas,apa yang salah dalam program kesehatan tersebut? Menyinggung permasalahan yang ada itu,Ketua LP2TRI,Budi mengatakan berdasarkan analisa tidak terserapnya anggaran dana kesehatan pada masyarakat yang dialokasikan dari APBD Bengkulu setiap tahunnya mandek pada sistem.

Dimulai kabupaten,kecamatan hingga desa. Intinya,sosialisasi tidak menyeluruh dan yang memanfaatkan keluarga dari pihak petugas.

“Wajar saja setiap tahunnya dana kesehatan di Bengkulu Utara tidak terserapkan dan menjadi silpa,”demikian Budi (jon)