kupasbengkulu.com – Puluhan pedagang dari Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan Pasar Barukoto berkumpul di Masjid At-Taqwa, Rabu (12/03/2014) guna memenuhi undangan walikota untuk berdiskusi terkait beberapa tuntutan yang dilayangkan saat demonstrasi beberapa waktu lalu.
Namun, sangat disesalkan pedagang undangan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan audiensi tanggal 10 Maret 2014 dengan Sekda Kota Bengkulu untuk mengundang utusan pedagang atau negosiator di tempat khusus dan formal, bukan di dalam masjid.
Dalam dialog terbuka ini, kondisi sempat memanas antara Walikota Helmi Hasan dan aktivis yang mengatasnamakan perwakilan pedagang, Meliyansori.
Menurut Meliyansori, walikota tidak boleh lepas tangan mengatakan bahwa Perda Nomor 07 tahun 2013 tersebut diinisiasi saat dirinya belum menjabat Walikota Bengkulu. Padahal jelas-jelas yang menandatangani Perda tersebut adalah Walikota Helmi Hasan.
“Helmi Hasan tidak boleh bilang Perda ini dirancang pada saat walikota sebelumnya. Jelas-jelas ini tertera tanda tangan dia,” ujar Meliyansori.
Sementara, Helmi Hasan menjelaskan bahwasannya Perda tersebut memang sudah disahkan namun belum dijalankan karena belum ada Perwal (Peraturan Walikota) sehingga untuk sementara Perda tersebut ditunda.
“Perwal belum keluar, sehingga Perda belum dapat dijalankan. Tidak mungkin karena satu surat tuntutan, Walikota langsung membatalkan Perda,” tegas Helmi Hasan.
Tidak hanya itu, Walikota juga memberikan tenggang waktu satu minggu kepada pedagang untuk berunding terkait retribusi pajak agar disampaikan ke DPRD Kota Bengkulu dalam rapat revisi.
“Pemerintah memberikan ruang kepada pedagang untuk ambil bagian dalam revisi Perda retribusi pajak. Saya tunggu satu minggu lagi, silahkan pedagang berunding menentukan harga yang layak,” demikian Helmi. (val)