Bengkulu, kupasbengkulu.com – Berdasarkan register permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu, tercatat ada 11 kasus yang akan ditangani dalam kurun waktu seminggu kedepan.
Sebelas kasus tersebut merupakan pengaduan dari pemohon yang merupakan lembaga swadaya masyrakat (LSM) maupun dari pihak media massa yang didaftarkan ke KIP Bengkulu pada September lalu.
Menariknya, dari 11 sengketa informasi tersebut pemohon terdiri dari dua pemohon dari dua lembaga. Salah satunya Dedi Riansyah yang merupakan wartawan media online bengkulutoday, Dedi menyampaikan empat permohonan untuk empat badan publik, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu atas tidak diberikannya dokumen kontrak dengan pihak ketiga tahun 2014, terkait spesifikasi pengadaan meubeler dan dokumen pelaksanaan/teknis penyerahan meubeler ke sekolah.
Dedi juga menggugat Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu, terkiat permohonan dokumen pendukung pembangunan pipa air baku tahun 2013.
Termasuk Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu berkaitan dengan informasi pengadaan penyebaran ternak, serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu terkait permohonan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2013.
Sementara, Ketua LSM Pelangi, Efriadi bersengketa pada tujuh badan publik. Meliputi Kepala Dishubkominfo Provinsi Bengkulu, terkait rincian dokumen pengadaan Dishubkominfo Provinsi Bengkulu tahun 2014.
Kemudian LPMP Bengkulu berkaitan DIPA 2014, Bill of Quality serta Spek Teknis. RSUD Bengkulu, menyangkut dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Kota Bengkulu tahun 2014.
Termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, mengenai DPA Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mengenai DPA Dinas tahun 2014, Dinas Kesehatan Kota Bengkuu terkait DPA Dinas tahun 2014, serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bengkulu terkait DPA tahun 2014.
Menyikapi banyaknya kasus yang diajukan itu, Kabid Kelembagaan KIP Bengkulu, Ifsyanusi menjelaskan agar tidak terjadi sengketa serupa, lembaga publik harus bersedia memberikan informasi yang bersifat umum pada siapa pun yang membutuhkan.
“Sebelas kasus ini yang sudah teregister dan sidangnya sudah dijadwalkan. Sementara kasus yang masih dalam proses pendataan ada delapan kasus, jadi totalnya 19 kasus,” terang Ifsyanusi. (beb)