kupasbengkulu.com – Tidak adanya pejabat yang mewakili dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma pada pertemuan kunjungan kerja anggota DPD RI ke Bengkulu menimbulkan kekecewan yang mendalam bagi anggota DPD RI tersebut.

Ditegaskan Anggota Komite I DPD RI Prof. Dr. Farouk Muhammad, padahal banyak sekali temuan yang harus ditindaklanjuti oleh kedua pemerintah daerah ini, seharusnya bisa hadir pada pertemuan dengan Anggota DPD RI dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di ruang Aula Pola Bapeda, Jumat (28/02/2014).

“Kabupaten Seluma untuk saat ini tercatat banyak sekali menyisakan permasalahan, untuk Pemerintah Kota ada belanja melebihi anggaran dan Bansos 2012 diberikan pada objek yang sama. Padahal sudah diperingatkan tetapi tetap dikeluarkan lagi, ” ungkap Farouk Muhammad.

Dijelaskannya, untuk Pemkot Bengkulu ada pengeluaran kepada lembaga sosial, dimana lembaga tersebut milik pejabat di Kota Bengkulu.

“Uang ini kita minta pertanggung jawabannya,” tegasnya lagi.

Sedangkan untuk Pemkab Seluma, kata Farouk, kurangnya pajak mineral yang diterima dari dinas ESDM senilai Rp 1,3 miliar, ini akan dimintakan klarifikasinya.

Menurut dia, ketidakhadiran pajabat dari dua pemerintahan ini dianggap melecehkan parlemen. Pihaknya belum menerima konfirmasi atau pemberitahuan terkait tidak ada pejabat yang mewakili kedua pemerintah daerah ini pada kegiatan yang diselenggarakan DPD RI.

Lanjut dia, bisa saja perwakilan dari pejabat dua pemerintahan ini dipanggil ke Jakarta untuk dimintakan klarifikasinya.

“Jika mereka tidak menindaklanjuti persoalan ini bisa saja kita bawa persoalan ini kita bawa ke penegak hukum,” ancamnya.

Sementara ini dari pihak DPD RI belum bisa mengklarifikasi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) mengenai temuan dari BPK tersebut. (yee)