kupasbengkulu.com, kepahiang – Paripurna pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Kepahiang, Selasa(24/11/2015), lima fraksi di DPRD Kepahiang menyoroti serapan anggaran dan aset Pemkab Kepahiang. Kendati demikian, lima fraksi tetap menyetujui pembahasan Rancangan APBD Kepahiang tahun anggaran 2016.

“Untuk tahun anggaran 2016, Pemkab harus bisa lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Sehingga serapan anggaran benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Terkait RAPBD ini, kami dari fraksi Golkar menyatakan setuju untuk dibahas,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Nurahman Putra.

Sedangkan, juru bicara Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD), Edwar Samsi, meminta Penjabat Bupati dapat menuntaskan permasalahan aset di lingkungan Pemkab Kepahiang.

“Kita minta agar Penjabat Bupati bisa menyelesaikannya aset di Kabupaten Kepahiang yang masih amburadul. Setiap diaudit BPK, pasti ada temuan,” sampai Edwar.

Edwar juga mengatakan, Fraksi KPD juga mendesak agar permasalahan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Muara Langkap dapat diselesaikan, karena akibat permasalahan itu dana senilai Rp 29 Miliar tidak bisa direalisasikan.

“Kami dari FKPD juga menyatakan setuju agar RAPBD bisa segera dibahas,” ujar Edwar.

Terpisah, Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, mengatakan, RAPBD akan segera dibahas, namun sebelum itu DPRD secara kelembagaan masih akan mendengar jawaban bupati atas pemandangan umum masing-masing fraksi.

“Jawaban Bupati diagendakan besok. Harapn kita, Bupati dapat menjawab semua pemandangan umum fraksi yang telah disampaikan,” jelasnya.(slo)