kupasbengkulu.com- Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu akan melaksanakan program Jaminan Sosial (Jamsos) bagi sekitar 7200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Ketenagakerjaan, mengikuti jejak Makassar yang telah lebih dahulu melaksanakannya.
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Diah Irianti, melalui Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan , Drs Harizan Suhardi, mengatakan, bahwa dasar hukum pemberian jaminan sosial bagi PNS yaitu Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang ada di pasal 5.
“Untuk anggarannya diambil dari APBD, sedangkan perhitungan iuran berdasarkan gaji pokok PNS sesuai dengan pangkat dan golongan. Dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, ini sudah mulai efektif berlaku pada Januari 2015,” jelas Harizan, Rabu (04/06/2014).
Perhitungan iuran Jamsos ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2013 pasal 9, bahwa untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 persen dari gaji pokok, dan untuk Jaminan Kematian sebesar 0,30 persen.
Menurut dia, jaminan sosial tenaga kerja penting, karena merupakan bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Karena adanya resiko ekonomi maupun sosial yang mengancam keselamatan, kesehatan tenaga kerja beserta keluarganya serta mensejahterakan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan tanpa membedakan status hubungan kerja.
“Pertama kali yang melaksanakan program ini pertama kali di Indonesia yaitu Makassar, Sulawesi Selatan,” tutupnya.(coy)