kupasbengkulu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat telah melaksanakan rekrutmen kepada masyarakat Provinsi Bengkulu untuk dijadikan anggota tim pemeriksa bagi kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU.

“Pada 16 Maret 2014 lalu kami dilantik DKPP Pusat dan diberikan bimbingan teknis untuk bagaimana melakukan pemeriksaan. Tugasnya adalah melakukan pengawalan terhadap Bawaslu dan KPU,” ujar Drs. H. Sakroni, anggota tim pemeriksa DKPP Provinsi Bengkulu dari unsur masyarakat, Jumat (21/03/2014).

DKPP Provinsi ini berfungsi sebagai efisiensi dari DKPP Pusat. Anggota DKPP Provinsi berasal dari DKPP Pusat, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, serta dari unsur masyarakat, yang mana disebutkan Sakroni, anggota DKPP dari unsur masyarakat memiliki peran yang khusus karena berasal dari luar penyelenggara langsung.

Disadari sakroni, sejauh ini pengetahuan masyarakat tentang DKPP masih sangat minim, sehingga perlu adanya sosialisasi di masyarakat agar apabila menemukan berbagai pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, dapat langsung dilaporkan.

“Masyarakat harus menyadari kehadiran DKPP Provinsi agar siapa pun yang menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan Bawaslu maupun KPU dapat melaporkan ke DKPP Provinsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Sakroni, Bawaslu dan KPU harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Potensi dari pelanggaran itu sebanyak jumlah penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

“Ini sekaligus sebagai peringatan preventif bagi KPU dan Bawaslu agar lebih baik lagi dalam menjalankan perannya, terkhusus di Pemilu 2014 ini,” lanjutnya.

“Harapannya Pemilu 2014 dapat menjadi pemilu yang bersih, demokratis, dan bermartabat,” tutupnya.(val)