kupasbengkulu.com – Koordinator Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Hadi Prayitno menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kurang memperhatikan persoalan sektor kehutanan di Bengkulu. Hal ini dilihat alokasi belanja sektor kehutanan Rp 14,1 Miliar atau 0,8 persen dari total belanja daerah. Sementara, tingkat kerusakan hutan di Bengkulu mencapai 70 persen dari luas kawasan hutan 98.873,17 Hektare (Ha).  Padahal APBD Provinsi Bengkulu akhir tahun 2013 lalu mencatat sisa anggaran atau silpa sebesar Rp 103,6 Miliar atau 11 persen dari total anggaran Rp 1,6 Triliun.

”Dari pada membiarkan dana tersebut tidak terserap, setidaknya dapat direlokasi ke sektor kehutanan yang membutuhkan intervensi melalui program dan kegiatan fasilitas pengembangan PHBM, penguatan kelembagaan serta lainnya,” kata Hadi, Jumat (16/5/2014).

Selain itu, tambah Hadi, Pemprov juga mengabaikan urusan lingkungan hidup. Kondisi ini terlihat dari pengalokasian dana tahun 2013 hanya mendapatkan alokasi 0,4 persen atau Rp 7,4 Miliar. Rendahnya keseriusan pemprov dalam alokasi anggaran dana dua sektor tersebut, lanjut Hadi, mengindikasi adanya pengingkaran secara sengaja terhadap misi ketiga RPJMD 2010 hingga 2015 tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan.

”Komitmen pemda sangat rendah terhadap persoalan lingkungan hidup, padahal persoalan ini sangat beresiko terhadap timbulnya bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat,” demikian Hadi.(gie)