Rapat paripurna DPRD Provinsi, Foto: dok
Kupas Bengkulu– DPRD Provinsi Bengkulu menggelar paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang disampaikan langsung Gubernur Rohidin Mersyah, Senin, (29/3).
Paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021 itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri.
Disampaikan Rohidin, penyampaian LKPj ini merupakan kewajiban kepala daerah yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam laporannya ia menyebutkan dari sisi pengendalian inflasi dalam lima tahun terakhir inflasi berhasil ditekan secara drastis, dari 5 persen di tahun 2016 menjadi 0,89 persen pada tahun 2020.
“Penurunan ini berkat kestabilan harga barang dan jasa yang terjaga sepanjang tahun,” sebutnya.
Begitu juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Naik menjadi Rp 36,31 juta dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 36,2 juta.
“PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Di mana pada tahun 2020 nilai PDRB tersebut mencapai 73,34 triliun sedangkan tahun 2019 hanya sebesar 72,11 triliun,” paparnya.
Sementara di sisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2020, minus 0,02 persen dibandingkan tahun 2019. Namun hal itu terjadi akibat tertekannya perekonomian global dan nasional karena pandemi Covid-19.
“Akan tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terkecil,” kata Rohidin.
Untuk penanganan masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu, telah menunjukan hasil yang signifikan pada beberapa tahun terakhir.
“Ini dibuktikan dengan penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 1,02 poin dan merupakan provinsi paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera,” demikian Rohidin. (Adv)
Editor: Irfan Arief