Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Dody Herlando mengungkapkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu tahun 2014 masih di bawah angka nasional.

Diketahui di tahun 2013, IDI Provinsi Bengkulu masih di angka 59, tertinggal dari IDI nasional yang berada di angka 63.

“Ada 3 aspek utama dan 28 variable yang Menjadi indikator dan dikaji oleh tim dari perwakilan LSM, lembaga dan instansi terkait lainnya. Tiga aspek tersebut antara lain hak-hak politik, kebebasan sipil, serta lembaga demokrasi,” ujar Dody dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu Tahun 2014, Rabu (27/5/2015).

Dody mengatakan, sejauh ini produk-produk dari legislatif masih dirasakan kurang untuk membantu mempercepat pembangunan. Sasaran akhir IDI adalah bagaimana pembangunan bisa berjalan lebih baik, karena apabila demokrasi stabil akan memberikan efek yang lebih baik.

“IDI fokusnya kebebasan politik, bukan orientasi ekonomi. Masyarakat paham atau tidak dengan memilih dan dipilih, bagaimana kontrol sosial, dan peradilannya,” katanya.

Dia juga mengatakan, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, dalam hal demokrasi masih ada tekanan antar kelompok masyarakat, baik dalam hal keyakinan beragama maupun aspek budaya dan kesukuan.

Angka IDI ini didapatkan dengan penggalian fakta di lapangan, riset media massa sebagai bahan baku awal, yang selanjutnya dikalibrasi dengan tim dari perwakilan berbagai lembaga untuk dicari akar masalahnya. Dari situ dilakukan penggalian informasi secara mendalam dan dikonfirmasi.

Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Bengkulu, Sumardi, berharap agar penurunan indeks demokrasi Provinsi Bengkulu di tahun 2013 lalu agar dicari solusi dari aa yang menjadi penyebab penurunan tersebut. Jangan sampai indeks demokrasi di Provinsi Bengkulu lagi-lagi di bawah angka nasional.

Sumardi juga mengimbau kepada peserta FGD agar aktif dan memberikan informasi secara lengkap dan benar sehingga apa yang dilaporkan ke Menkopolhukam benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Sekarang kita evaluasi secara terus-menerus bagaimana perkembangan demokrasi Indonesia. Aspek kebebasan, kelembagaan, dan hak politik masyarakat yang akan dibahas, jangan sampai ada penurunan dari beberapa indikator penilaian yang sudah menjadi acuan baku,” kata Sumardi. (val)