kupasbengkulu.com – Ketika dimintai tanggapan keberatan saksi dari beberapa partai politik pasca penetapan penghitungan hasil suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Kota di tingkat kecamatan dan kabupaten 20/04/2014. Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Vera Diana mengatakan, bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, dan tidak mau keluar dari konteks yang telah ditetapkan.
“Kami dari Panwaskab Bengkulu Selatan, memang menerima surat keberatan dari partai PDIP, namun surat yang kami terima hanya sebatas tembusan dan surat tersebut bukan ditujukan kepada kami, tapi ditujukan kepada PPK. itu bukan wewenang kami untuk menjawab dan membalas surat tersebut, yang berhak menjawab surat tersebut adalah pihak dari PPK, bukan kapasaitas panwas yang menjawabnya,” ungkapnya.
Ditambakannya, surat kedua diterima pihaknya, mereka meminta agar untuk membuka kotak suara, sesuai dengan UU Pemilu No 8 tahun 2012 yang berhak membuka kotak suara hanya di tingkat PPS dan di TPS.
“Kalaupun ada komplain dari pihak saksi dari partai silahkan ajukan keberatan keberatan ke Bawaslu, dan itu hak mereka,” tegas Vera, Senin (21/04/2014).
Apa yang dikatakan Saksi dari Partai Gerindra dan PDIP pada saat Pleno tingkat Kabupaten, lanjut dia, atas nama lembaga, bahwa Panwaskab mengangkangi aturan dan memperlakukan mereka semena-mena, itu sama sekali tidak seperti apa yang mereka katakan pada waktu rapat pleno.
Panwaskab Bengkulu Selatan bersama jajarannya di bawah, telah bekerja berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada, dan telah melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan pemilu secara maksimal sesuai dengan kemampuan, sehingga terlaksananya kegiatan pemilu dari awal hingga akhir dengan aman dan damai.(tom)