kupasbengkulu.com – Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) baik kabupaten, kota maupun Provinsi Bengkulu dengan PT. Askes telah habis kontrak sejak tanggal 31 Desember 2013 lalu. Membuat pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mayoritas dari kalangan warga kurang mampu tidak dapat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Akibatnya, puluhan ribu warga kurang mampu yang memiliki kartu Jamkesda bakal ditolak berobat di RSUD setempat.

Hal ini diakui, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dr. Syaipul Roib. Ia mengatakan, Jamkesda merupakan kerjasama Pemda setempat dan PT. Askes. Namun, setelah kontrak habis yang terhitung sejak 31 Desember 2013, maka pelayanan Jamkesda dihentikan untuk sementara.

”Kontrak kerjasama antar Askes dan Pemda sudah terhenti sejak tanggal 31 Desember lalu. Jadi, pelayanan pemegang kartu Jamkesda belum bisa dilayani. Kalau pun mau mesti masuk ke pelayanan umum dalam arti membayar sendiri,” kata Syaipul, Rabu (8/1/2014)

Selain itu, kata dia, dana Jamkesda berasal dari APBD kabupaten, kota dan provinsi. Dengan adanya hal tersebut, PT. Askes yang saat ini sudah dialihan ke BPJS Kesehatan tidak berani melayani pemegang kartu Jamkesda, lantaran jaminan dari Pemda setempat belum ada sama sekali.

”Seharusnya pemerintah daerah memperbaharui kontrak kerjasama tersebut agar peserta Jamkesda dapat dilayani rumah sakit jika hendak berobat,” jelas dia.

Solusinya, lanjut dia, Pemda setempat cukup memberikan jaminan atas pembayaran terhadap pemegang Jamkesda di setiap kabupaten dan kota. Ia menambahkan, di Provinsi Bengkulu terdapat puluhan ribu masyarakat miskin menjadi peserta Jamkesda. Seperti halnya, di Kabupaten Rejang Lebong terdapat sekitar 20 ribu orang, Kabupaten Bengkulu Utara ada 3.888 orang.

”Jika jaminan dari pemda setempat ada maka secara otomatis kontrak akan diperbaharui. Peserta Jamkesda dapat kembali dilayani oleh rumah sakit. Saya kira kalau jumlah pemegang kartu Jamkesda di Provinsi Bengkulu ini mencapai puluhan ribu,” demikian Syaipul.(gie)

kupasbengkulu.com – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Malabero Kota Bengkulu Abdul Aris, Bc.Ip, S.Sos yang diganti oleh F.A. Widyo Putranto, Bc. Ip, Selasa (7/1/2014) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu. Kemudian,  dilanjutkan dengan pisah sambut di Aula Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu.

Abdul Aris dipercaya untuk menduduki Kepala Lapas di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sementara, penggantinya F.A. Widyo Putranto, Bc. Ip sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB).

”Harapan saya, Kepala Lapas Karawang yang baru (Aris,red) dapat bertugas dengan baik dan amanah. Untuk Kepala Lapas Malabero yang baru (Widyo,red) semoga nyaman dan senang bertugas di Bengkulu,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Drs. Yon Suharyono Bc.Ip, SH, M.Si, Selasa (7/1/2014).

Secara terpisah, Abdul Aris mengatakan, dirinya telah bertugas di Lapas Malabero selama 1 tahun 6 bulan. Ia mengakui, dalam menjalankan tugas tentunya ada suka dan duka. Terlebih lagi, ada kesalahan atau ke khilafan yang pernah dilakukan dirinya.

”Saya berterimakasih dengan pegawai lapas yang selama 1 tahun 6 bulan ini telah membantu saya dalam menjalankan tugas,” ujar Aris.

Sementara itu, Widyo mengharapkan, adanya komunikasi yang baik dan menhapuskan praktek dugaan pungli di dalam lapas. Sebab, kata dia, hal tersebut merupakan gerbang awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga binaan di Lapas.

”Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik. Bukan hanya antar sesama pegawai di lapas begitu dengan dengan instansi pemerintah,” demikian Widyo.

Dalam acara pisah sambut tersebut turut hadir Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, Wakil Walikota Bengkulu, Ir. Patriana Sosialinda, Kapolres Bengkulu, AKBP. Iksyanto Bagus  Pramono, SH, MH serta pejabat lainnya.(val)