kupasbengkulu.com – Rumah Sakit (RS) Rafflesia Kota Bengkulu saat ini belum ada menandatangani Momerendum of Understanding (MoU) dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu. Terkait pelayanan pemegang kartu BPJS Kesehatan. Penolakan itu, dengan alasan kejelasan dari BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu belum ada sama sekali. Khusus besaran tarif klaim yang ditetapkan, untuk setiap pasien pengguna kartu BPJS.  Sebab, jika nilai tarif itu dibawah standar maka pihak rumah sakit akan mengalami kerugian.

”Kita belum tahu tarif klaim dari BPJS. Jika nilai klaim kecil itu tidak bisa kita terima. Sebab, RS kita ini swasta lain halnya dengan RS Pemerintah. Semuanya operasional dari pasein langsung,” kata Kasubag Sumber Daya Manusia (SDM) Umum RS Rafflesia, Wahirin Yanul, SH, Kamis (9/1/2014).

Ia mengatakan, jika ada MoU dari BPJS tentunya dari Rs bakal mempelajari terlebih dahulu isi MoU tersebut.

”Kita di RS Rafflesia ini swasta, jadi semuanya tergantung dengan pasien. Kalau ada kerjasama tentunya pembayaran itu tidak bisa lama. Sebab, untuk seluruh biaya operasional. baik itu pegawai RS, obat, serta lainnya harus dipenuhi setiap bulannya,” imbuhWahirin.

Dari RS Rafflesia sendiri, dulunya sempat bekerjasama dengan PT. Askes, sejak tahun 2007 hingga 2012. Namun, kerjasama tersebut dihentikan. Alasanya, terang dia, pembayaran terhadap klaim oleh pemerintah selalu dirapel. Sehingga, membuat managemen kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam Rs.(gie)

kupasbengkulu.com – Terkait laporan Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Utara, Ir. Mian atas kondisi Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami kerusakan. Langsung ditanggapi, Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd. Ia mengatakan, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan memperjuangkan perbaikan Jalinbar Bengkulu Utara melalui usulan ke Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Jakarta.

”Kita akan usulkan perbaikan jalan itu ke pusat, dan ini akan kita perjuangkan dalam tahun ini jalan itu bisa diperbaiki,” kata Junaidi, usai menerima Wabup Bengkulu Utara, Ir. Mian di ruang kerjanya, Kamis (9/1/2014).

Secara terpisah, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu, Ir. Azwar Boerhan, M.Eng mengatakan, dari Dinas PU sendiri akan menyurati Balai Jalan Nasional Wilayah I Bengkulu, terkait laporan kerusakan jalinbar oleh Wabup Bengkulu Utara.

”Dalam waktu dekat ini kita akan menyurati Balai Jalan Nasional, agar bisa mencariikan sousi terbaik terkait kerusakan tersebut. Dan kita sendiri akan membuat usulan ke Kementerian PU Jakarta agar jalinbar Bengkulu Utara bisa diperbaiki,” jelas Azwar.

Dirinya menaambahkan, kerusakan jalinbar tersebut belum dapat dipastikan apakah akan ditambal sulam atau diperbaiki secara keseluruhan. Pasalnya, kondisi itu baru ingin disampaikan ke Kementerian PU.

”Kita belum dapat memastikan apakah akan direhab secara keseluruhan atau tidak. yang jelas, ini akan kita diperjuangkan ke Pemerintah Pusat,” pungkas Azwar.(gie)

kupasbengkulu.com – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Sultan B Najamudin mengatakan, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu dapat berkiprah dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu. Tidak hanya itu, Ia juga mengharapkan, ikut memperhatikan penyalahgunaan Narkoba, virus flu burung serta lainnya dapat ikut mencarikan solusi yang terbaik.

Hal tersebut disampaikan, Sultan saat menghadiri peringatan HUT DWP ke 14 di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Kamis (9/1/2014). Adapun tema HUT DWP itu, ‘Dharma Wanita Persatuan Siap dan Mampu Berperan Aktif Menuju Pembangunan Berkelanjutan’.

”Melalui Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ini, peran aktif dari DWP sangat dibutuhkan. Khususnya, dalam sektor pembangunan di Provinsi Bengkulu,” kata Sultan, Kamis (9/1/2014).

Pada kesempatan yang sama, Ketua DWP Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu, Hj Honiarty, S.Ag membacakan sejarah singkat DWP.(gie)

kupasbengkulu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang sebelumnya telah memprogramkan pembibitan buah naga jenis ‘Super Red’ akan dikolaborasi dengan Program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) dalam pengembangan bibit lele Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Kolaborasi itu dengan nama Satu Miliar Satu Kelurahan Buah Naga dan Lele (Samisake Gale).

Terkait hal tersebut, Bupati Kapahiang, Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M berencana membuat Momerendum of Understanding (MoU) dengan Pemkot. Hal ini telah disampaikan ke Wakil Walikota Bengkulu, Ir. Patriana Sosialinda, Saat launching program tersebut di atas lahan milik Efendi Damri Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu, Rabu (8/1/2014).

”Kita akan bekerjasama dengan Pemkot Bengkulu, makanya program penanaman Buah Naga Kepahiang dikolaborasikan dengan Samisake. Jadi, kalau dikolaborasikan menjadi Samisake Gale. Bahkan, kita akan membuat MoU terkait hal ini,” kata Bando, Rabu (8/1/2014).

Dalam sambutan, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda mengatakan, menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan, dari Pemkot Bengkulu akan konsisten dalam mendukung program ini. Sehingga Kota Bengkulu mempunyai produk unggulan yang bisa menembus pasar nasional.

”Kita memilih lele dan buah naga karena produksinya tidak rumit dan pembiayaannya juga tidak mahal, namun hasil yang kita dapat luar biasa,” tutup Linda.(val)

kupasbengkulu.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto, SE meminta, Pemerintah Daerah (Pemda) segera membuat nota kesepahaman atau Momerendum of Understanding (MoU), dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, dari ORI sendiri melihat jika pelayanan pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ditolak oleh pihak salah satu Rumah Sakit (RS).

”Ombudsman Perwakilan Bengkulu meminta pemerintah daerah yang belum menjalin MoU dengan BPJS Kesehatan agar segera merealisasikan hal tersebut demi pelayanan publik bidang kesehatan yang notabene pesertanya adalah warga kurang mampu,” kata Herdi usai pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rabu (8/1/2014)

Secara terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bengkulu, dr. Syaipul Roib mengatakan, untuk masyarakat pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sudah dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sementara, pemegang kartu Jamkesprov, Jamkesda dan Jamkeskot mesti melalui mekanisme tertentu.

”Hingga saat ini baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kesehatan yang menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan. Padahal sosialisasi telah gencar dilakukan BPJS Kesehatan,” pungkas Syaipul, disela-sela pertemuan dengan ORI, Rabu (8/1/2014).(gie)