kupasbengkulu.com – Nurcholis Sastro, anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Lebong, mengaku mendapatkan pesan singkat berisikan ancaman pembunuhan dari beberapa pihak yang tak ia kenali.
Ia menceritakan pesan ancaman bunuh yang ditujukan pada dirinya itu juga diterima oleh anggota KIPP lainnya. Pesan itu ia terima di ponselnya pada Kamis (17/4/2014) sekitar pukul 15.38 WIB.
Pesan SMS berisi, “Pak, di Kabupaten Lebong jangan terlalu ikut campur dlm urusan Pileg ini. Krn ini urusan kami. Jika kami gagal terpilih urusannya nyawa. ingat itu,”
Pesan SMS ancaman tersebut berasal dari nomor 0822804523801, namun saat di hubungi nomor tersebut dalam kondisi tak aktif hingga saat ini.
Ia menceritakan, ancaman pembunuhan lewat pesan SMS itu bermula pada 12 April 2014 ia menggelar konfrensi pers dengan media lokal berisikan 19 temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg dan oknum pejabat di Kabupaten Lebong.
Dari 19 temuan pelanggaran itu 13 diantaranya pelanggaran yang dilakukan oknum pejabat daerah dengan menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan caleg yang merupakan istri, anak pejabat di Kabupaten Lebong.
Sementara enam temuan lainnya yakni caleg yang menggunakan politik uang saat pemilu.
“KIPP melihat Pilleg di Kabupaten Lebong cacat hukum karena melanggar UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu,” kata Nurchlios, Jumat (18/4/2014).
Meski tak dapat menebak dari pihak mana SMS tersebut dikirim namun ia menduga ancaman tersebut bisa saja berasal dari para caleg atau tim sukses yang tak ingin melihat pemilu berlangsung bersih.
“Jika ancaman teror terus terjadi, Senin nanti saya akan minta pengamanan dan laporan ke polisi,” tegasnya.
Sebelumnya KIPP juga sempat melaporkan ke Panwas setempat terkait bantuan 50 motor untuk imam masjid dari APBD Kabupaten Lebong dengan catatan para imam memilih caleg tertentu.
KIPP merupakan komite pemantau pemilu independen yang tergabung dalam Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) di dalam GAPU tergabung banyak unsur pemantau pemilu independen seperti mahasiswa, Ormas dan Inonesian Corruption Watch.(kps)