kupasbengkulu.com – Penolakan Fraksi Demokrat DPRD Kota Bengkulu terhadap Racangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir satu Miliar satu Kelurahan (Samisake), mendapat tanggapan dari Pemda Kota. Dalam rapat paripurna siang ini, Wakil Wali Kota Bengkulu, Ir.Patriana Sosialinda yang mewakili Wali Kota yang berhalangan hadir, berharap agar Fraksi Demokrat bersedia untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan revisi perda tersebut.
(Terkait: Samisake Kangkangi perda)
Linda mengungkapkan bahwa berkenaan dengan Surat Gubernur Nomor 188.342/0166/B.II tanggal 8 Januari 2014 perihal Klarifikasi Perda Kota Bengkulu dan sesuai pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/8878/SJ tanggal 20 Desember 2013 ayat (1) dan ayat (2), perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Maka berdasarkan surat tersebut Pemda Kota tetap berharap Fraksi Demokrat periode 2009-2014 berkenan untuk bersama-sama dengan fraksi lainnya beserta Tim Legeslasi untuk membahas Raperda tersebut, guna menjamin bahwa program Samisake dapat berjalan sebagaimana yang diharapakan,” kata Linda.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap 2 Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal Pemda Kota Pada PT.Bank Bengkulu dan Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Selasa (01/07/2014) lalu, Fraksi Demokrat menyatakan Perda Samisake tidak perlu direvisi.
Pihaknya menyarankan pembuatan addendum terhadap Perda Nomor 12 tahun 2013 itu. Sebab, Samisake baru satu tahun berjalan dan anggota DPRD Kota Bengkulu belum melakukan fungsi pengawasan terhadap program tersebut.(beb)