Diskusi

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia diduga banyak terjadinya penyelewengan. Berbagai modus dibuat-buat untuk mendapat uang masyarakat yang lebih membutuhkan.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil survei Bareskrim Mabes Polri, sebanyak 311 Kepala Daerah di seluruh Indonesia diduga terlibat kasus korupsi. Dari perhitngan, dana yang digelapkan di tahun 2012 mencapai Rp 36,7 triliun.

“Seperti di Medan ada enam kepala daerah yang terlibat kasus Bansos ini. Berbagai mosud dilakukan, seperti untuk uang untuk pemilihan selanjutnya. Sehingga uang Bansos tersebut di kucurnkan untuk dana kampanye dan sebagainya,” kata Ketua Pusat Kajian Anti korupsi (Puskaki), Melyansori.

Dalam peraturan Pemendagri Nomor 32 dan 39 Tentang penerimaan Bansos, banyak yang harus ditela’ah. Di Pemendagri tersebut bisa di persempit bahwa penerimaan Bansos tersebut yakni rakyat yang miskin.

Tak hanya itu, untuk memberikan dana Bansos tersebut, harus ada peraturan yang dibuat oleh kepala daerah. Apabila tidak dibuat peraturan tersebut, ini sama dengan melanggar aturan Pemendagri.

Sehingga terkait pemasalah dugaan korupsi Bansos di Kota Bengkulu tahun 2012 dan 2013, hal ini ditanyakan Melian kepada Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, apakah ada peraturan yang dibuat oleh Helmi.

“Apakah Walikota membuat peraturan Bansos, yang kita ketahui hanya peraturan daerah tentang Samisake (Satu miliar satu kelurahan),” ungkap Melyansori.

Semenatara itu, Aktivis Akar Atno menjelaskan, Bansos di Kota Bengkulu hanya kerja Karitatif atau sama dengan bagi-bagi kado saja. Jadi setiap lembaga tersebut bisa menerima anggaran dari dana Bansos.

“Banyak dari petinggi di Bengkulu hanya menyalagunkkan kekuasaannya, dana Bansos seperti asal di berikan kepada lembaga yang dituju, tapi tidak sesuai dengan Pemendagri,” ungkap Atno.

Padahal, ditambhakannnya, warga miskin lebih membutuhkan dari pada lembaga yang diketahui asal tunjuk tersebut. Namun, dalam hal ini warga miskin hanya dijadikan untuk memperoleh uang.

“Modus mereka membuat seperti masyrakat banyak orang miskin hingga bantuan dari pusat mengkucur ke daerah,” pungkas Atno.(dex)