kupasbengkulu.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat Paripurna terkait penghapusan aset dan pemberian hibah tanah dan bangunan untuk kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bengkulu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bengkulu.
Dalam pembahasan tersebut, Helmi Paman, mewakili Fraksi PDIP menyatakan persetujuannya untuk merealisasikan rencana tersebut. Demikian halnya dengan Fraksi Demokrat yang diwakili Bambang Suseno. Bambang mengatakan perlu adanya sarana dan prasarana penunjang untuk ketiga lembaga tersebut. Keberadaan gedung dianggap sangat penting, namun perlu dipertimbangkan dengan seksama agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
“Fraksi Demokrat memberikan sedikit catatan, kami mengharapkan adanya komunikasi yang efektif antara DPD RI dengan eksekutif. Namun pada dasarnya kami setuju atas pemberian hibah tersebut,” ujar Bambang, Senin (27/04/2015).
Hal senada juga diungkapkan Hamidi Marasudin dari Fraksi Golkar. Ia mengatakan bahwa Fraksi Golkar pun setuju dengan usulan tersebut asalkan dalam proses tersebut tidak menyalahi aturan dan dapat dipergunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
Tak mau kalah, Yurman Hamedi mewakili Fraksi PAN mengungkapkan pada prinsipnya mereka mendukung selama kebijakan yang diambil memberikan banyak manfaat. Langkah ini menurutnya merupakan salah satu bentuk dukungan konkrit terhadap ketiga lembaga tersebut yang mana banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Selama prosesnya dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan aturan yang berlaku, serta berdasarkan azaz manfaat maka tidak ada alasan bagi Fraksi PAN untuk menolak,” kata Yurman.
Setali tiga uang dengan fraksi lainnya, Tantawi Dali dari Fraksi Nasdem, Siption Muhadi dari Fraksi Kebangkitan Nurani, serta Herizal Afriansyah dari Fraksi Keadilan dan Pembangunan, menyambut baik usulan tersebut sejauh pemberian hibah tanah dan bangunan tersebut memenuhi syarat-syarat dan memberikan manfaat.
Namun berbeda dengan Jonaidi SP mewakili Fraksi Gerindra. Jonaidi mempermasalahkan terkait agenda Paripurna yang diundangkan pada hari ini. Menurutnya di dalam undangan tertulis agenda laporan fraksi dari pembahasan Komisi I, sementara fraksi yang lain sudah menyampaikan pendapat akhir fraksi. Protes ini pun sempat menjadi perdebatan dalam Paripurna sehingga fraksi tersebut tidak menyatakan sikap apapun.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Soeharto, yang juga berasal dari Partai Gerindra mengiyakan pendapat Jonaidi. Soeharto mengatakan kesalahan dalam administrasi bisa menyebabkan cacat hukum dan berakibat buruk di kemudian hari. Dirinya pun ingin agar Paripurna diskors terlebih dahulu.
“Dari semula saya juga sedikit bingung dengan agenda hari ini. Alangkah lebih baik apabila diskors terlebih dahulu karena yang kita bahas dengan yang diundangkan berbeda. Kekhawatiran saya jangan sampai ada langkah yang seharusnya dilakukan, tapi tidak kita dilaksanakan dan berakibat pada cacat hukum, meskipun ini masalahnya di administrasi,” kata Soeharto.
“Kami terpaksa tidak akan ikut menandatangani hasil Paripurna ini,” lanjutnya.
Setelah melewati perdebatan cukup panjang, Wakil Ketua I, Edison Simbolon sebagai pimpinan rapat mengambil sikap karena pada dasarnya seluruh fraksi termasuk Gerindra telah menyetujui usulan tersebut sehingga dilakukan penandatangan persetujuan pada hari ini.
Disayangkan, dalam penandatanganan tersebut, Soeharto memilih Walk Out (keluar) dari ruang sidang sesuai dengan telah ditegaskan sebelumnya. (val)