Acara orientasi pengembangan jejaring STIK bagi kemitraan media massa lokal se Provinsi Bengkulu.

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Provinsi Bengkulu Iskandar mengungkapkan, persentasi penduduk pedesaan lebih banyak ber-KB dibanding perkotaan.

Hal ini diketahui dari data yang dirilisnya, sebesar 72,4 persen penduduk pedesaan sudah ber-KB, sedangkan penduduk perkotaan hanya 57,8 persen saja. Sebesar 75,5 persen bermata pencaharian sebagai petani, penduduk tidak bekerja sebesar 64,5 persen, pegawai 53,9 persen, wiraswasta 63,9 persen, dan lainnya 66,6 persen.

“Di sepuluh tahun terakhir, TFR (Total Fertility Rate) Nasional stagnan di angka 2,6 sedangkan Provinsi Bengkulu lebih rendah dari TFR nasional yakni di angka 2,2. Hal ini menunjukkan kita sudah semakin maju dalam pengendalian penduduk,” ungkap Iskandar, Jumat (12/12/2014).

Hal serupa juga diungkapkan Kabid Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Provinsi Bengkulu, Edi Sofyan. Kendati penduduk desa sudah banyak yang sadar akan KB, namun pengendalian kelahiran yang mengkhawatirkan memang masih terletak pada daerah terpencil dan perbatasan, sehingga pihaknya juga melaksanakan program pelayanan secara langsung.

“Kita sudah bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, untuk menggarap wilayah perbatasan yang dilaksanakan akhir November 2014 lalu. Mudah-mudahan di 2015 dapat dilaksanakan di Sumatera Barat, Jambi, dan Provinsi Bengkulu,” kata Edi.

Disebutkan Edi, kendala yang terjadi selama ini ketika masyarakat ingin ber-KB, tetapi tidak mampu dan jauh dari fasilitas kesehatan. Ini perlu menjadi sasaran pembangunan, jangan sampai penduduk yang berpenghasilan rendah mempunyai anak banyak. Hal itu hanya akan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

“Secara kumulatif memang persentase penduduk pedesaan yang ber-KB lebih tinggi dari perkotaan. Tapi di perkotaan juga banyak masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Contoh, pada saat gebyar pemasangan 10 ribu implan di Kota Bengkulu, ternyata masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke sana. Ini kan bukti kalau penduduk perkotaan belum tentu lebih mampu dan lebih sadar dibanding pedesaan,” lanjut Edi.

Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang diupayakan untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, di antaranya:
1. Promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi
2. Menyelenggarakan pelayanan, pengaturan, dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk penduduk dan keluarga, dengan usia kawin ideal, mengatur jumlah jarak, dan usia ideal melahirkan anak
3. Membina ketahanan dan kesejahteraan penduduk dan keluarga.(val)