kupasbengkulu.com – Kisruh soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bupati Musi Rawas, yang juga Calon Gubernur Bengkulu 2015, Ridwan Mukti, tawarkan 5 model Pilkada, antara lain sistem pemilihan langsung, pemilihan langsung dipersempit, sistem perwakilan DPRD, sistem perwakilan diperluas, dan melalui forum adat. Kelima model ini bisa diterapkan di masing-masing daerah di Indonesia sesuai dengan karakteristik daerahnya.
Diungkapkannya dalam acara diskusi bertajuk “Prokontra Pilkada Langsung”, yang turut dihadiri politisi Partai Hanura, Yudi Krisnandi, serta berbagai OKP dan LSM, Ridwan mengungkapkan praktik Pilkada yang terjadi sejauh ini berpotensi menyuburkan kultur kapitalis dan membuat tatanan sosial gotong royong terus tergerus.
“Antara tetangga bermusuhan, antara santri dan kiai sudah tidak akur, semua diukur dengan uang. Siapa yang kalah tidak tinggal lagi di kampung itu. Akibatnya orang-orang hebat tidak ada lagi di daerah,” lanjutnya.
Hal ini seperti dituangkan Ridwan dalam Disertasi yang ditulisnya di Universitas Sriwijaya, serta berdasarkan pengalaman di lapangan, setidaknya dalam mengikuti dua kali Pilkada langsung Bupati Musi Rawas, dan sekali saat Pilgub Sumatera Selatan.
“Praktik Pilkada yang tidak seragam sudah berlangsung selama ini. Misalnya di DKI Jakarta, untuk Gubernur dipilih langsung, sementara Walikota dan Bupati ditetapkan. Di DI Yogyakarta, Gubernur justru ditetapkan, sedangkan Bupati dan Walikota dipilih langsung. Di Papua ada sistem noken, dan berbeda juga di Aceh. Sehingga ruang untuk beragam itu memang sudah ada,” terang Ridwan.
Sementara, menurut Yudi Krisnandi, argumentasi yang disampaikan selama ini untuk menolak pemilihan langsung adalah argumentasi emosional.
“Bagaimana mereka merumuskan demokratisasi? Kalau hari ini pilihannya ke DPRD, kenapa tidak diserahkan saja kepada presiden untuk memilih? Tentu mereka tidak mau diilih presiden karena presidennya Jokowi. Jadi ini semua emosional,” tegas Yudi.
Keinginan “Koalisi Merah Putih” untuk kembali seperti pada era Orde Baru dinilai tidak salah, namun semangat reformasi melemah dan mendegradasi keinginan rakyat.
“Demokrasi harus terus berjalan ke depan bukan dengan melawan kehendak perubahan,” kata Yudi.
Yudi juga menyebut persoalan ini hanya upaya untuk menjegal pemerintahan baru Jokowi-JK, karena mereka mengira akan berdampak di daerah sehingga mampu menguasai kekuasaan lokal.
“Dengan kekuatan 65 persen di DPR, mereka (Koalisi Merah Putih-red) menganggap Pilkada langsung tidak akan terjadi, dan mereka bisa menang mudah di Pilkada. Tapi kita ingatkan ini bisa mengakibatkan ekses instabilitas baru. Kalau niatnya seperti itu jelas kontraproduktif dengan kehendak rakyat, dan jangan salahkan jika rakyat nanti yang bergerak ke DPR,” tandas Yudi.(val)