Puluhan rumah di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu terendam air, Selasa (21/1/2014).

Bengkulu, kupasbengkulu.com – Dedi Singgih, warga Kelurahan Penurunan RT XI, Kota Bengkulu tampak gelisah keluar masuk rumah, sepatu, dan beberapa perabotan rumah yang tergeletak di lantai ia pindahkan ke tempat yang lebih tinggi.

“Sebentar lagi hujan, ini kondisi cemas kami karena pemukiman akan banjir,” ujarnya.

(berita terkait: Ada Puluhan Kelurahan di Kota Bengkulu Menjadi Kantung Banjir Baru)

Benar saja tak kurang dari satu jam hujan mengguyur bumi, cepat dan agresif air meluap dari parit rumah menjilat teras dan terus melaju ke dalam rumah lalu menembus dapur. Tak ada banyak cakap kecuali kesibukan ayah satu anak ini mencoba menutupi celah daun pintu dengan batu dan balok kayu agar air tak deras masuk ke rumah.

Namun, usaha itu tentu saja gagal, air dingin dan lembut itu terus meninggi hingga 30 sentimeter.

Menurut Dedi, itu merupakan penderitaan yang dirasakan warga di komplek tempat ia tinggal sejak tahun 2000 tepatnya pasca gempa bumi besar menggoyang Bengkulu. Saluran drainase pecah dan tak pernah diperbaiki, tak cukup dengan gotong royong warga untuk membalik keadaan menjadi baik kecuali intervensi pemerintah pada masalah ini. Setali tiga uang, di beberapa kelurahan yang lain nasib serupa dialami warga, banjir.

Tata Ruang yang Kacau

Koordinator Komunitas Penggiat Pengurangan Risiko Bencana Bengkulu, Nurcholis Sastro, menyebutkan intensitas banjir di Kota Bengkulu terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2010 terjadi delapan kasus, 2012 ada 14 kasus, 2013 terdapat 18 kasus.

Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahun, selain itu, ia tegaskan terdapat pula puluhan kelurahan yang menjadi kantung-kantung baru daerah banjir.

“Kantung baru banjir itu dahulu belum ada namun sekarang semakin banyak bermunculan,” jelasnya.

Ia katakan, munculnya kantung baru banjir ini diakibatkan tak konsistennya tata ruang daerah. Beberapa daerah resapan air dijadikan sebagai pusat bisnis seperti hotel, mal, restoran.

“Kawasan Pantai Panjang itu merupakan kawasan serapan air dan juga tempat pembuangan air ke laut, namun dengan menjamurnya hotel, ada juga mal, pusat bisnis, penggabungan beberapa muara sungai mengakibatkan banjir tak dapat dihindari menerpa rumah warga,”bebernya.

Hal selanjutnya, Bengkulu mengalami kerusakan atau degradasi kawasan penyangga antara hutan dengan wilayah pesisir selama 20 tahun, dan baru empat tahun ini imbas kerusakan tersebut dirasakan berupa banjir.

“Perusakan kawasan penyangga itu disebabkan oleh perkebunan dan pertambangan, termasuk tata ruang yang tak konsisten,” jelas dia.

Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki dan tegas terhadap tata ruang.

“Jika kawasan tangkapan air maka tak diperkenankan ada pembangunan, pengelolaan lingkungan wajib dilakukan, ke depan persoalan banjir akan sangat membahayakan masyarakat,” jelasnya.

Perkuat Peran BPBD

Ia menegaskan pula Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) harus diperkuat tidak saja hadir saat terjadi bencana namun pra bencana juga aktif dengan cara melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman terhadap warga yang rentan dan tinggal di kawasan banjir.

“BPBD harus aktif bersama-sama masyarakat, harus ada kerja kreatif guna mengantisipasi banjir yang dilakukan secara terpadu dengan pemerintah Kota Bengkulu,” tambahnya.

Selanjutnya langkah konkrit Pemerintah Kota Bengkulu yakni segera memperbaiki drainase dan gorong-gorong di Kota Bengkulu yang terindikasi rusak.

Kedua, mulai membangun desain besar untuk saluran pembuangan air ke laut berupa kanal-kanal untuk menghindari banjir di dalam kota. Jangka panjang harus diperbaiki Perda Tata Ruang terutama mengatur beberapa kawasan rentan banjir, penetapan kawasan bisnis, perumahan, perkantoran dan seterusnya.

“Jika hal ini dibiarkan, kasihan masyarakat terkena dampak banjir kebanyakan mereka juga warga rentan secara ekonomi, kasihan sudah rentan ekonomi sosial terkena bencana pula, ada dua beban yang mereka alami, peran pemerintah harus ada,” pungkas Nurcholis.(kps)