kupasbengkulu.com – Sukses pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu, Gubernur Junaidi Hamsyah mengatakan dirinya sedang menunggu jawaban atas proposal senilai Rp 7 triliun yang diajukan kepada Presiden untuk sejumlah pembangunan infrastuktur di Provinsi Bengkulu.
Pengajuan anggaran Rp 7 triliun tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan HPN. Disebutkan dana tersebut merupakan hadiah atas keberhasilan pelaksanaan HPN 2014.
“Yang Rp 7 triliun itu kan baru proposal, berapa yang akan dikabulkan nanti, terserah kepada Bapak Presiden,” ujar Junaidi, Senin (10/02/2014).
Sebagaimana diketahui, pengajuan proposal senilai Rp 7 triliun itu meliputi proyek pelurusan jalan nasional yang menghubungkan Bengkulu dengan Rejang Lebong, yang berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selain itu juga proyek revitalisasi bandara Fatmawati, dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai.
“Bengkulu memang sangat berharap bagaimana memperbaiki infrastruktur Bengkulu dengan provinsi terdekat, khususnya Sumatera Selatan, serta jalur darat dan laut untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tidak lupa juga pertanian, rumah sakit, dan pendidikan,” katanya lagi.
Junaidi menuturkan, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Menko Ekuin (Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri) terkait proposal tersebut, dan mendapatkan respon positif.
“Dari Menko Ekuin, beliau akan bantu dorong untuk jalan kereta api (railway),” imbuhnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Bengkulu, Presiden SBY juga sempat melihat langsung kondisi jalur lintas Liku Sembilan, dan mengatakan akan segera memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, serta tindak lanjut untuk jalur Bengkulu-Lubuk Linggau.
“Pak SBY juga sempat sampaikan permohonan maaf karena Menteri PU tidak dapat hadir berkaitan dengan rusaknya jalur Pantura. Tapi untuk jalur Bengkulu-Lubuk Linggau akan disampaikan ke Menteri PU,” tegas Junaidi.
Soal Terkait ketidakhadiran beberapa Menteri dalam acara puncak HPN 2014, Junaidi mengatakan, dirinya tidak akan langsung melakukan evaluasi jabatan terhadap Kadis, seperti yang didesas-desuskan selama ini.
“Nanti kan kita terima laporan dari lapangan, belum tentu Menteri yang tidak datang, tidak menyampaikan bantuan. Intinya kan mereka bisa me-lobby menterinya. Yang kita harapkan bukan ancaman seperti itu, namun mereka kita dukung untuk mendatangkan dana sebanyak mungkin lewat menterinya masing-masing demi pembangunan Provinsi Bengkulu,” demikian Junaidi. (val)