rapat paripurna HUT Bengkulu ke 47 DPRD Provinsi Bengkulu

kupasbengkulu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Perayaan HUT Provinsi Bengkulu ke 47.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ikhsan Fajri ini, dirinya mengungkapkan selain capaian-capaian yang sudah berhasil diraih selama ini, pihaknya juga berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu agar kekurangan yang belum tercapai dapat disempurnakan sebagai bahan kajian di masa yang akan datang.

“Dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, diharapkan kepada penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU di provinsi maupun kabupaten agar lebih intens mensosialisasikan secara maksimal agar masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dan dapat mengurangi angka golput,” ujar Ikhsan, Rabu (18/11/2015).

Dirinya berharap stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Bengkulu tetap ditingkatkan untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif.

Kemudian menghimbau kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menggunakan hak pilihnya dengan bersikap netralitas, agar tercipta kondisi yang kondusif dalam melaksanakan tugas, baik sebelum Pilkada maupun pasca Pilkada.

“Kami juga melihat masih banyak jalan-jalan di Provinsi Bengkulu yang belum memadai, maka dari itu perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti BPJS, baik masyarakat miskin maupun yang mampu, sehingga perlu sosialisasi berkesinambungan di seluruh kabupaten/ kota,” katanya.

Kemudian, untuk penempatan eselonering atau jabatan struktural agar didasarkan pada basis pendidikan, kepangkatan yang telah mencukupi, mempunyai kapasitas dan memiliki integritas serta menghindari terlalu seringnya penggantian pejabat karena berakibat pada lambatnya kinerja instansi yang bersangkutan.

Pihaknya juga berharap dalam rangka meningkatkan hasil produksi padi di Provinsi Bengkulu, kiranya pemerintah tetap mengawasi serta mencari solusi agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan menyalurkan pupuk yang bersubsidi, bibit unggul ke pedesaan sesuai dengan kebutuhan.

“Di Provinsi Bengkulu juga masih banyak terjadi konflik lahan perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan, untuk itu hendaknya Pemerintah Provinsi dapat menyelesaikan konflik tersebut dan pemberian izin usaha secara selektif,” lanjut dia.

Lebih lanjut dalam meningkatkan kerja sama antar daerah kota maupun kabupaten agar dapat membina kerja sama di bidang ekonomi maupun bidang lainnya.

Penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, maka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pihaknya berharap pemerintah lebih serius mendatangkan investor ke daerah dengan memberikan kemudahan kepada para investor, salah satunya soal perizinan.

“Kami juga berharap pada bidang olahraga dan kepemudaan yang belum mengalami peningkatan karena sarana prasarana belum memenuhi standar, ke depan lebih ditingkatkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang representatif dan bersandar nasional,” demikian Ikhsan. (val)