kupasbengkulu.com, Kota Bengkulu – Ombudsman Perwakilan Bengkulu merilis pengaduan maladministrasi yang ditemukan di wilayah Provinsi Bengkulu.
Dari data tersebut diketahui Pemerintah Daerah menempati posisi teratas sebagai instansi terlapor dengan persentase 44 persen atau 56 laporan. Sementara BUMN/ BUMD di urutan kedua dengan 14 persen atau 18 laporan.
“Untuk periode tahun 2015, data hingga 30 Desember 2015 laporan yang masuk ada 126 laporan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Hardi Puryanto, Rabu (30/12/2015).
Hardi mengatakan permasalahan yang muncul di instansi kepegawaian antara lain seputar permasalahan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, diskriminasi, dan honorer K2. kepolisian
Selanjutnya Kepolisian tercatat sebagai instansi terlapor dengan persentase 10 persen atau 13 laporan. Adapun yang menjadi bahan laporan sebagian besar terkait penundaan berlarut, yang mana laporan masyarakat banyak yang belum atau tidak ditindaklanjuti tanpa sepengetahuan pelapor.
“Laporan yang Ombudsman terima langsung diklarifikasi ke Irwasda Polda. Rata-rata yang sudah diklarifikasi ini langsung direspon Polda,” katanya.
Sementara, tercatat juga Sekolah Negeri sebagai instansi terlapor dengan persentase 6 persen atau 7 laporan, Badan Pertanahan Nasional dengan persentase 5 persen atau 6 laporan, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Negara/ Lembaga Negara Non Struktural masing-masing dengan persentase 3 persen atau 4 laporan.
Selanjutnya, Perguruan Tinggi Negeri, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan RSUD masing-masing dengan persentase 2 persen atau 2 laporan, serta Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenpan-RB, Kemendiknas, dan lain-lain dengan persentase 1 persen atau 1 laporan.(val)