kupasbengkulu.com – Peran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana ternyata sangat diperlukan dan memiliki porsi yang tidak jauh berbeda dengan peran pemerintah.

Hal ini seperti disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Husni Hasanuddin. Menurutnya selama ini yang sering dilakukan adalah hanya fokus pada penanggulangan bencana semata, hingga melupakan bagaimana mengurangi jumlah korban akibat risiko bencana tersebut.

“Kita ingin mengubah cara berfikir semua orang bahwa selama ini yang dilakukan hanya fokus pada bagaimana menanggulangi bencana ketika sudah terjadi, sementara jumlah korban bencana sebenarnya bisa dikurangi kalau masyarakat siap dan tangguh,” ujar Husni, dalam acara lokakarya menyusun program penanggulangan dan pengurangan risiko bencana berbasis kapasitas pemangku kepentingan, Jumat (26/02/2016).

Dia mengatakan pihaknya mengajak kepada semua pihak untuk mau mensukseskan program penanggulangan risiko bencana yang digalakkan dalam rangka mengurangi korban.

Dalam acara tersebut juga menggandeng Negara Jepang yang dianggap punya pengalaman yang cukup besar dalam penanggulangan bencana.

“Kalau begini kan jelas siapa harus berbuat apa pada saat bencana itu terjadi. Ketika bencana, kita tidak lagi saling mencari karena sudah terbentuk sistem baik dari pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Planas, Trini Malaningrum, mengatakan masing-masing negara pada hakekatnya memiliki kontribusi besar dalam hal penanggulangan bencana. Hanya saja yang menjadi kendala adalah di dalam sistem pemerintahan terhalang sistem birokrasi dan administrasi yang menjadikan proses penanggulangan sangat lambat.

“Peran pemerintah itu sebenarnya hanya 25 persen, sisanya diambil alih masyarakat, media massa, dan LSM. Dalam keadaan emergensi peran pemerintah sangat perlu dukungan dari ketiga pihak ini. Terlebih masyarakat yang menjadi korban harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi bencana,” demikian Trini.

Penulis: Valentina Alfarani