illustrasi/sumber istimewa

Bengkulu Tengah, kupasbengkulu.com – Ribuan buruh di Bengkulu Tengah (Benteng) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP) dan federasi lainnya meminta DPRD untuk mendesak pihak eksekutif untuk membentuk dewan pengupahan.

“Kami sampaikan kepada wakil rakyat, agar mendukung pembentukan dewan pengupahan oleh pemda Benteng, karena ini sudah terlalu lama, tuntutan kami di ulur-ulur terus sejak tahun 2012 lalu,” kata ketua PC SPPP Kabupaten Benteng, Haulan. kepada komisi III DPRD Benteng.

Ia bahkan mengancam, jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, maka ribuan buruh di Benteng akan turun ke jalan mendesak pemda Benteng untuk mengakomodir tuntutan mereka.

Desakan ini untuk ditujukan pada Pemda karena hingga kini belum adanya realisasi janji-janji yang sudah disepakati sejak beberapa tahun lalu, padahal dewan pengupahan sangat dibutuh untuk menentukan upah minimal kabupaten (UMK).

“Saat memperingati hari buruh kemarin kita sudah merencanakan aksi jalanan, namun setelah menggelar pertemuan kita masih meminta untuk mempertanyakan terlebih dahulu. Tetapi jika nanti tidak juga kita akan turun untuk demo Pemda,” ujarnya.

Menurutnya,  dalam data yang dimilikinya kebutuhan hidup layak di Benteng mencapai Rp. 1,7 juta perbulan sedangkan gaji buruh hanya sebesar Rp. 1,5 juta, untuk itulah pihaknya menuntut dibentuknya dewan pengupahan agar kedepan Benteng memiliki acuan sesuai dengan kebutuhan dalam menetapkan upah minimum kabupaten.

“Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak diatas 1,7 juta mengapa kita dipaksa dengan gaji Rp 1,5 juta. Kita mendesak pembentukan dewan pengupahan di APBDP,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Benteng, M.Nasir yahiya, mengatakan siap mendukung tuntutan para buruh, dengan mengakomodir anggaran yang diinginkan federasi buruh agar dewan pengupahan dapat dibentuk.

“dan Jika nantinya Dinsosnaketrans mengajukan mata anggaran makah DPRD akan memprosesnya, kita siap untuk mengakomodir itu, kita juga menginkan yang terbaik untuk masyarakat Bengkulu Tengah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemda Benteng melaui dinas terkait tidak mengakomodir hal ini,” kata anggota komisi III DPRD Benteng M Nasir Jahiya. (adk)