kupasbengkulu.com – Psikolog sekaligus konselor dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, Titin Mumtahanah menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan seksual harus dimulai sejak dini di dalam keluarga. Orang tua harus memberikan pendidikan seks sejak dini pada anak.
“Caranya adalah dengan cara memberikan pendidikan seks pada anak mengenai kesehatan organ reproduksi. Pendidikan ini harus dimulai pada anak usia dini, saat anak mulai mengenali nama-nama organ tubuhnya,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk pendidikan dan informasi seks jangan sampai didahului oleh pendidikan-pendidikan seks dari luar, seperti dari teman dan media internet. Dari pendidikan seks tidak terkontrol dari teman dan internet akan sangat buruk pada anak.
Bentuk-bentuk pendidikan seks dari orang tua ke anak adalah sebagai berikut,
Pertama, ajarkan anak-anak usia dini nama-nama organ tubuh termasuk organ vitalnya dengan nama yang jelas. Ajarkan nama alat kelamin dengan nama yang jelas. Misalnya, kelamin perempuan sebut saja dengan nama vagina atau sesuai dengan sebutan dalam bahasa daerah setempat.
Jangan menggunakan istilah-istilah lain untuk menyebut alat kelamin perempuan,seperti dompet, tempe, dan sebagainya. Begitupun dengan sebutan alat kelamin laki-laki, jangan gunakan istilah lain seperti burung, ikan, dan sebagainya, Karena ini akan membingungkan persepsi pada anak.
Kedua, ajarkan pada mereka untuk memahami sentuhan-sentuhan mana yang layak atau tidak layak terhadap organ-organ tubuh mereka, sehingga mereka dapat menamanmkan di dalam diri bahwa organ-organ intim itu adalah bagian tubuh yang paling dan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada seorang pun yang boleh menyentuhnya.
“Tanamkan pada mereka untuk selalu menjaga kehormatan diri sejak dini. Tentang etika dan tatacara interaksi yang baik. Peran orang tua adalah yang paling utama,” tandasnya.
Pesan ini disampaikannya saat mengisi seminar pada acara Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-XI Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (BAPPELKES) Provinsi Bengkulu (21/6/2014). (cr2)