Sabtu, Juni 25, 2022

Ini Pokok Fikiran Gubernur Bengkulu Soal Masyarakat Adat…

Baca selanjutnya

Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah dalam dialog masyarakat adat di Jakarta
Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah dalam dialog masyarakat adat di Jakarta

kupasbengkulu.com – Dalam pengaplikasian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang pengakuan hutan adat bukan lagi hutan negara, menurut Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, hal tersebut harus dilakukan secara desentralisasi.

Junaidi berpendapat, bahwa tujuan pertama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality sehingga pelaksanaan desentralisasi tersebut diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.

Namun, menurutnya, dalam sistem desentralisasi pun masih perlu memperhatikan faktor lain yang cukup penting dalam pengaplikasian putusan MK 35. Faktor-faktor lain tersebut, lanjutnya seperti karakteristik daerah, wilayah dan budaya masyarakat, lalu potensi yang ada dan kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Setiap daerah kan punya karakteristiknya masing-masing, contoh seperti di Bengkulu ini, mayoritas masyarakat desanya itu petani,” terang Junaidi saat menjadi pembicara pada Dialog Nasional Hutan Adat, Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta, Kamis (02/10).

Junaidi menjelaskan jika menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Maka, tambahnya, kepentingan desentralisasi pada pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

“Jadi, masyarakat bisa dengan leluasa dan tidak takut merasa tertindas secara sosial maupun ekonomi dalam mengelola sumber daya alam hutannya,” tambahnya.

Menurut Junaidi, karena karakteristik dan kekhasan setiap daerah itu berbeda-beda, maka pemerintahan provinsi yang melakukan desentralisasi untuk pemenuhan mandat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Tentu saja sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintahan provinsi.

“Sehingga dengan pengesahan UU Desa No 6 Tahun 2014 tersebut, mampu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa, pelestarian, dan memajukan adat serta mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Desa,” tutur Junaidi.

Dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Putusan MK 35 ini, diharapkan akan lahir berbagai inisiatif yang melindungi dan mengakui hak-hak kesatuan masyarakat adat terhadap wilayah adatnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Planologi, Kementerian Kehutanan, Basuki Karya Atmadja, juga secara gambalang mengakui bahwa berdasarkan putusan MK 35 tersebut, hutan adat sudah seharusnya dikelola dan dijaga oleh masyarakat adat setempat.

“Setelah putusan Mk 35, hutan adat tak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Dalam artian ini, negara tidak lagi mengelola hutan secara langsung namun memberikannya kepada masyarakat hukum adat termasuk pengaturan dan pengelolaannya,” jelas Basuki.

Dia juga menghimbau kepada para Bupati dan Walikota agar bisa proaktif dalam melakukan pendataan jumlah masyarakat, batasan wilayah dan luasannya, serta segala pendataan yang dibutuhkan yang berada di daerahnya masing-masing.

“Bupati dan Walikota juga harus membuat peta wilayah keberadaan masyarakat adat dan hutan adat agar bisa lebih terkontrol,” katanya.

sumber: greeners.co

Selamat Datang Airlangga

Kupas Artikel - Ucok mengangkat telepon dengan nada tergesa-gesa. Ia mungkin sangat terkejut tumben-tumben saya menelpon. “Siap bos” tutur Ucok menyambut telepon saya. Beberapa...

Bengkulu Tuan Rumah Open Swimming Championship 2022 se-Sumatera

Kupas News, Bengkulu - Gubernur Rohidin Mersyah membuka kejuaraan Bengkulu Open Swimming Championship se Sumatera Tahun 2022 di Kolam Renang Rafflesia Kota Bengkulu, Jum'at...

Wagub Rosjonsyah Terima Kunjungan Eks Gubernur Jabar

Kupas News, Bengkulu - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah menerima audiensi mantan Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam rangka investasi di bidang Kopi Bengkulu...

JMSI Apresiasi Kesepakatan Dewan Pers dan Polri Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kupas News, Jakarta – Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyambut baik kesepakatan Dewan Pers dan Mabes Polri untuk memitigasi polarisasi yang...

Polemik PT. Pamor Ganda Kian Panas, DPW LIRA dan Perwakilan Masyarakat Temui GTRA Bengkulu

Kupas News, Bengkulu - Konflik warga Ketahuan vs PT Pamor Ganda belum tuntas, Gubernur Rohidin meminta para pihak terkait melakukan validasi data penerima kebun...

Terbaru