kupasbengkulu.com – Sejak adanya desakan yang disampaikan oleh masyarakat desa di Kecamatan Ketahun akan menduduki Setdakab Bengkulu Utara jika pemerintah daerah mengeluarkan surat izin yang diajukan oleh pihak Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) beberapa bulan, menjadi bahan pertimbangan untuk mengabulkan surat permohonan tersebut. Disatu sisi untuk kepentingan PAD,disisi lain akan berbenturan dengan dan masyarakat.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bengkulu Utara, Ramadanus, SE, MM kepada kupasbengkulu.com tidak membantah saat ini pihaknya belum bisa memproses surat yang diajukan oleh pihak Primkoppol untuk meminjam jalan eks Yamaja yang berlokasi di Kecamatan Ketahun. Alasannya, untuk mengabulkan serta melancarkan proses surat tersebut,lebih dahulu pihaknya akan berkoordinasi dengan masyarakat.
“Mengeluarkan surat izin tidak bisa terburu-buru. Sekalipun jalan tersebut punya pemerintah, tetapi azaz pertimbangan yang matang didahulukan. Artinya, sebelum ada kesepakatan antara pihak peminjam dengan masyarakat sudah sepakat, pihak dinas terkait baru bisa mengeluarkan izin,” kata Kadis, Sabtu (12/04/2014).
Selain itu,ia juga mengatakan, permasalahan yang dihadapi untuk mengabulkan permohonan pihak Primkoppol, laksana dua mata pisau. Melancarkan pihak pemohon, maka akan kena mata pisau masyarakat, begitu juga sebabliknya.
“Keduanya secara aturan tidak salah,tetapi yang perlu dikaji,bagaimana implementasi dari pihak perusahaan terhadap masyarakat. Kita sudah diberitahukan oleh masyarakat setempat untuk mengkaji ulang dan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan surat izin yang diajukan pemohon,” pungkas Danus.(jon)