 yang mendapat pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) kota sejak Mei 2013.){kind=link}
kupasbengkulu.com – Dewan Kota Bengkulu minta agar pemerintah kota jangan memberi harapan kepada 23 juru parkir (jukir) yang mendapat pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) kota sejak Mei 2013.
Seperti diketahui pada 24 Februari lalu belasan jukir mendatangi DPRD Kota Bengkulu, untuk meminta dewan memperjuangkan hak jukir. Termasuk menagih janji Walikota Bengkulu, H.Helmi Hasan, SE untuk tetap memberdayakan 23 jukir tersebut.
“Seharusnya pemerintah tidak memberikan harapan para juru parkir itu. Mereka kan sudah tidak bekerja sekitar 10 bulan, kalau sudah berjanji akan dipekerjakan kembali ya tepati janji itu. Kalau memang tidak bisa dipekerjakan kembali ya diputusakan, keputusannya jangan mengambang, kasian mereka seakan dipolitisisr,” kata anggota DPRD Kota, Syamsul Azwar, MH.
Sementara, Kepala Dishubkoinfo Kota, Selupati, SH belum mau berkomentar banyak mengenai kebijakan yang akan diterapkan pada 23 jukir tersebut.
“Itu runtutan kejadiannya panjang sekali, dan penyelesainnya juga perlu proses penjang. Saya belum bisa berkomentar mengenai hal itu, karena juru parkir itu mendapat sanksi atas tindakan yang mereka lakukan sebelumnya,” kata Selupati.
Dishubkominfo Kota memutuskan hubungan kerja pada 23 jukir sebagai sanksi karena 23 jukir tersebut tidak menyetorkan retribusi parkir. Kemudian menyerahkan pengurusan parkir pada pihak ketiga dan pada saat itu pihak ketiga menugaskan jukir baru untuk ditempatkan di 23 titik parkir itu.
Kejadian tersebut terjadi sekitar 10 bulan lalu, namun sejak Desember 2013 pihak Dishubkominfo telah menghentikan kerjasama dengan pihak ketiga. Karenanya, jukir yang telah diberhentikan meminta kembali haknya. 23 titik parkir itu tersebar di beberapa pasar dan tepi jalan raya di Kota Bengkulu.(beb)