Beranda HUKUM DAN PERISTIWA Kenaikan Tarif Parkir di Kaur Illegal

Kenaikan Tarif Parkir di Kaur Illegal

0
illustrasi
illustrasi
illustrasi

Kaur, kupasbengkulu.com – Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kaur, Asmawi menjelaskan dengan adanya kenaikan tarif parkir yang naik tanpa koordinasi terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan dari Rp 1000 menjadi Rp 2000 per motornya, sedangkan untuk mobil tetap Rp 4000/unit, Asmawi menegaskan kenaikan parkir tersebut merupakan pungutan liar. Pasalnya hingga detik ini Pemerintah Daerah (Pemda). Kaur belum mengeluarkan Perda baru mengenai kenaikan tarif parkir.

“Belum ada kenaikan tarif parkir, dan jika memang saat ini tarif parkir naik, maka itu merupakan pungutan liar. Dan pihak dari petugas parkir juga tidak koordinasi lagi. Saat ini biaya parkir masih Rp 1000/unit, belum ada dikeluarkan perda baru. Dan jika kenaikan tarif parkir ini dikaitkan dengan naiknya BBM bersubsidi itu tidak ada hubungannya sama sekali,” pungkas Asmawi.

Terpisah, salah satu petugas parkir Oman Sulaiman yang ada di pasar impres menjelaskan jika tarif parkir ini merupakan dampak dari kenaikan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Akibatnya semua kebutuhan pokok juga ikut naik. Dan itu berdampak langsung pada pendapatan dan pengeluaran petugas parkir.

“Kenaikan tarif parkir ini jelas berdampak kepada kami petugas parkir. Karena sejak kenaikan bensin itu semua kebutuhan pada naik tidak terkecuali sayur-mayur. Hal ini tentu berpengaruh kepada pendapatan, biasanya dari hasil parkir kita dapat beras dua kilo ini hanya dapat beras satu kilo lebih, dan biasanya kita dapat sayur dua ikat, ini hanya satu ikat. Nah untuk mendapatkan bensin satu liter saja kami harus mengumpulkan 10 unit motor, jika dikali Rp1000/unit itu jika beli bensin eceran. Nah kalau beli di SPBU kita harus mengumpulkan 9 unit motor,” tutur Oman, Sabtu (27/12/2014).

Ditambahkan Oman dalam satu hari ia bersama tiga rekannya paling banyak mengumpulkan 200 unit motor yang parkir dilapak mereka, dan itu termasuk pajak. Jika dihitung-hitung dengan pengeluaran yang harus mereka penuhi, pendapatan mereka tidak mencukupi.

“Atas dasar itulah kami berinisiatif menaikan tarif parkir. Kami berharap pemerintah bisa mengeluarkan Perda baru untuk mengesahkan tarif parkir ini, karena jika tidak kami terpaksa bertahan memberlakukan tari Rp2000/unit,” tutup Oman. (mty)