Anti Kapitalisme dan Oligarki
BK meminjam pikiran Multatuli, telah menunjukkan bagaimana beda imperialisme tua dan modern. Imperialisme tua bagaikan penghisapan di hilir, ketika semua kekayaan terkumpul dari ranting dan cabang-cabang pada pusatnya. Sedangkan imperialisme modern, mesin penghisap itu mempunyai pipa-pipa penghisap langsung ke cabang-cabang dan ranting-rantingnya, sehingga tidak ada yang tersisa.
Era tua meliputi VOC dan kulturstelsel telah melumpahkan dan melumatkan bangsa kita, termasuk kaum feodal, yang sebelumnya cukup mewakili kaum menengah pribumi. Namun, imperialisme modern, jaman “open policy”, di mana modal dan investasi menjadi kata kunci, kehancuran bangsa kita semakin babak belur lagi.
Pada 1870, era kapitalisme modern, ditandai dengan liberalisasi modal. Negara tidak berhak lagi mengatur siapa yang mengontrol eksploitasi di bumi kita ini.
Sehabis era kulturstelsel, melalui UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suikerwet), pemilik modal Belanda dan Eropa bebas berinvestasi. Pada fase ini negara sudah mulai didikte oleh kaum Oligarki Belanda dan Eropa. Gubernur Jenderal sudah mulai diatur pemilik modal dalam skenario “return to capital” yang memanjakan investor.
Jika di Belanda dan Eropa, era ini ditandai dengan demokrasi, akibat meletusnya Revolusi Prancis, 1879, yang mendorong kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul, sebaliknya tidak terjadi di negeri jajahan.
Pada pledoinya, BK menunjukkan Kapitalisme/imperialisme modern ini harus dihancurkan. BK ketakutan jika Kapitalisme ini terus berlanjut, suatu waktu akhirnya hanya menyisakan sampah. Indonesia sudah tidak punya kekayaan lagi.
Sebab, dalam analisa Marxian, akumulasi modal terus menerus dikuasai pemodal, karena surplus kapital (value added) dari produksi serta hubungan produksi (relations of production) tidak dikontrol oleh kaum buruh. Dalam penjajahan, kaum Marhaen tidak mengontrol surplus ekonomi yang dieksploitasi negara dan swasta asing itu.
Menyetir perbandingan gerakan kaum buruh SDAP Belanda, yang ingin mensejahterakan buruh melalui perebutan kekuasaan negara, secara legal, BK juga ingin mensejahterakan rakyat melalui perebutan kekuasaan secara legal, yakni melalui Indonesia merdeka.
Namun, di Belanda legal yang dimaksud adalah adanya demokrasi, yang mana buruh bebas mengorganisasikan permusuhan dengan kaum Oligarki dan Kapitalis, termasuk di luar parlemen. menurut BK adalah hak kaum Marhaen pula memusuhi penjajah dan penjajahan. Namun, pikiran BK ini menyebabkan dia divonis empat tahun penjara di Bandung.
Sikap terhadap Islamisme
BK muda adalah seorang arsitek yang mampu meletakkan komponen bangsa yang harus terdesain bersatu. Tentu dia juga arsitek benaran, alumni ITB.
Islamisme dipercaya BK mempunyai jawaban untuk melawan penindasan. Namun, BK lebih percaya pada Sosialisme. Tentu saja ini keniscayaan, karena Islamisme mengalami kemerosotan, setelah kekalahan Khalifah Ustmaniyah, dalam perang dunia pertama. Sebaliknya, Sosialisme mulai berjaya, khususnya setelah keberhasilan Revolusi Bolshevik, di Rusia.
Baik di dalam esai “Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme”, 1926, Pledoi “Indonesia Menggugat”, 1930 maupun surat-surat atau tulisan tentang Islam dari Ende dan Bengkulu, menunjukkan BK percaya kemampuan ideologi Islam tersebut, sebagai sebuah “worldview”. Misalnya, PSI (Partai Sariket Islam), sebuah partai yang didirikan Tjokroaminoto, sebagai kelangsungan Syerikat Islam (SI), sering dikutip BK dalam pledoinya sebagai Islam yang revolusioner, yang ditiru PNI. Sebaliknya, kritik BK terkait masyarakat Islam, dan ulamanya, memang acapkali dilontarkannya, terkait yang terpasung dengan Islam sebagai ajaran ritual semata, yang kurang menggali Islam sebagai ajaran revolusioner.
Persatuan Nasional yang Temporer
Sukarno yang memproklamasikan dirinya dan PNI radikal serta revolusioner di dalam pledoi “Indonesia Menggugat”, faktanya belum mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, PNI baru saja akan berkembang saat itu untuk menjadi gerakan massa rakyat, meniru metoda Komunis dan Syerikat Islam. Belanda sendiri menuduh Sukarno dan PNI nya merupakan kelanjutan PKI (Partai Komunis Indonesia), yang baru saja dibubarkan Belanda, karena memberontak (1926).
Namun, kehadiran PNI tentu penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan massa aksi di luar penggalangan berbasis Komunisme dan Islamisme. Hal ini pula yang menjadi kekuatan posisi tawar BK menggalang kekuatan perlawanan terhadap imperialisme Belanda.
Massa aksi yang dibayangkan BK tentunya bukan massa aksi kaum proletar yang dilukiskan Karl Marx di Eropa. Tesis Sosialisme atas perebutan kekuasaan akan terjadi sendirinya dengan bersatunya kaum buruh dan merebut kekuasaan dari kaum kapitalis, pada fase Kapitalisme yang matang. Atau juga tidak sama dengan yang dianjurkan Trotskyism untuk kerjasama buruh (dominan) dengan massa petani, dalam konsep “permanent revolution”, di negara model Rusia atau negara lainnya yang belum berada pada fase industrialisasi.
Jadi, karena jalan revolusi yang dibayangkan BK harus melalui perebutan kekuasaan atau merdeka dengan pemerintahan sendiri, semua kekuatan revolusioner atau radikal tidak boleh saling melemahkan. Ini adalah strategi dua langkah (two stage revolution) yakni bersatu padu merebut kemerdekaan, lalu, langkah selanjutnya, berkompetisi mendominasi arah revolusi kemerdekaan. Jadi persatuan antara ideologis ini bersifat sementara.
Lima hal uraian di atas, “Nasionalisme, Marhaenisme, Anti Kapitalisme dan Oligarki, Sikap Terhadap Islamisme dan Persatuan Nasional Yang Temporer” merupakan fenomena ideologi Bung Karno muda yang dapat kita rekam.
Dari paparan di atas, diperlihatkan apa yang perlu diteladani dan apa yang menjadi critical issue dari fenomena ideologi BK tersebut. Kita perlu meneladani perjuangannya terhadap kaum buruh dan rakyat miskin. Kita perlu meneladani perlawanannya pada Kapitalisme dan Oligarki.
Kita perlu meneladani kegigihannya meletakkan ruang bersama bagi kepentingan atau misi perjuangan dari kelompok ideologis yang bertentangan. Kita perlu mengapresiasi kemampuannya menganalisis problematika persoalan bangsa dan ketertindasan. Namun, kita perlu mewaspadai beban historis yang berat untuk menyatukan kepentingan kelompok ideologis yang selalu ada di Indonesia.
Lalu apakah ideologi Sukarno muda ini masih relevan dengan nasib dan arah Marhaenisme dan kaum Marhaen ke depan?
Apakah tafsir pertarungan Puan Maharani versus Ganjar Pranowo terwakili dalam fenomena nasib kaum buruh, tani dan nelayan yang semakin miskin di era pandemi? Apakah bangsa ini paham tentang perjuangan Sukarno muda? [] *