Bengkulu memiliki panjang pantai 525 kilometer belum termasuk Pulau Enggano, dengan luas teritorial laut mencapai 53.000 kilo meter per segi, dengan luas wilayah daratan 1,9 juta hektare. Potensi yang luar biasa melimpah.
APBD Provinsi Bengkulu tahun 2014 mencapai Rp 1,805 triliun PAD-Nya sebesar Rp. 532 Miliar atau 29,52 persen rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajad Desentralisasi Keuanganya Cukup “29,52%”. Artinya Kebutuhan Biaya Pembangunan Untuk Percepatan Pembangunan di Provinsi Bengkulu Ketergantungannya Pada Dana Pusat/Fiskal Pusat Sebesar Rp.1,272 Triliun atau 70,48 persen.
Secara nasional besaran dana APBD yang dikelola Provinsi Bengkulu berada di posisi ke 29 dari 34 provinsi, Bengkulu mampu mengungguli Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, provinsi yang baru mekar.
Sementara provinsi tetangga Bengkulu seperti Sumbar ada di posisi 18, Jambi urutan 21 dan Sumsel pada posisi peringkat sembilan, serta Lampung peringkat ke 15. Ini menunjukkan Bengkulu merupakan provinsi terendah dalam mengelola APBD .
Pada triwulan II-2015 Ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh 5,33 persen bila dibandingkan triwulan II-2014 (y-on-y). Namun pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor konsumsi dan belanja pemerintah bukan produksi.
Di sisi lain angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu menurut data BPS Maret 2015 sebesar 334,07 ribu jiwa atau sebesar (17,88 persen) bila dibandingkan pada September 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 316,50 ribu jiwa (17,09 persen). Artinya penduduk miskin bertambah sebanyak 17,6 ribu jiwa.
Rendahnya APBD dan PAD Provinsi Bengkulu juga berimbas pada sektor pendidikan, BKKBN pada tahun 2013 merilis data akibat kemiskinan Sebanyak 16.679 dari total 318.384 anak usia 7 hingga 15 tahun di Provinsi Bengkulu tak mengenyam pendidikan karena kemiskinan.
Data rendahnya pengelolaan APBD dan PAD Provinsi Bengkulu semakin diperparah pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Padahal Bengkulu juga memiliki banyak potensi jasa, wisata, pertanian, dan kelautan.
Selama ini ekonomi Bengkulu hanya terpaku pada perkebunan skala besar seperti kelapa sawit dan ekspor batubara. Secara umum kedua produk ini hanya sedikit menetes pada kesejahteraan, jika tak ingin disebutkan justru menyisakan konflik dan kerusakan lingkungan hidup.
Sejauh ini Pilkada serentak yang akan dibentang pada Desember 2015, publik masih tak mendengar langkah cerdas apa yang akan dilakukan para kandidat calon gubernur. Bentuk pendekatan para kandidat masih menggunakan pola tradisional tak mencerdaskan.
Para kandidat mulai sekarang harus mulai meyakinkan pemilih dengan cara apa yang akan mereka lakukan terhadap keuangan daerah, kemiskinan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Ide tersebut harus diimbangi dengan penghormatan pada kondisi kelestarian lingkungan hidup.
Tidakkah Bengkulu merasa iri dengan provinsi lain yang mulai berani melakukan pekerjaan yang terintegrasi dengan globalisasi dan peningkatan pendidikan serta kesejahteraan? semangat ini hanya dimiliki oleh calon gubernur yang visioner, mau mendengaar keluhan rakyat dan pekerja keras. Maka Rakyat akan memilih.(Redaksi)