kupasbengkulu.com – Setelah dikabarkan gugur secara otomatis dalam program salat jamaah berhadiah Umroh, Haji, mobil dan alat elektronik lainnya, 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bengkulu, yang turut menjadi peserta dalam program tersebut, kini punya harapan baru.
Pasalnya, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Senin (29/09/2014) mendatang.
“Perintah Walikota, untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum kepada jamaah yang menjadi peserta program ini, sehingga akan mengirimkan Kabag Hukum, Kabag Kesra, dan Kabag Humas untuk bertemu langsung dengan KPK,” ujar Kabag Humas Pemkot, Salahuddin Yahya, Rabu (24/9/2014).
Disebutkan Salahuddin, pemerintah tidak ingin nantinya diakhir kegiatan program salat jamaah berhadiah ini, pemenang akan dikaitkan dengan masalah hukum. Ini salah satu upaya Pemkot untuk memberikan ketenangan kepada jamaah, baik selama pelaksanaan program salat maupun saat menang dan mendapatkan hadiah nantinya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan sosialisasi KPK ada klausul pencegahan gratifikasi, bahwa pemberian hadiah bagi PNS nominalnya dibatasi hingga Rp 1 juta. Sehingga, Pemkot harus mengkaji kembali untuk memberikan hadiah tersebut kepada PNS.
“Untuk kepastian itu, kita akan menginventarisasi yang mana saja kegiatan yang berpotensi untuk terindikasi gratifikasi, termasuk hadiah Umroh, Haji, mobil, dan elektronik lainnya bagi PNS,” lanjut Salahuddin.
Dirinya berharap seminggu ke depan sudah ada kepastian tentang hal ini. Sehingga para PNS masih punya peluang untuk mendapatkan hadiah yang sama dengan para peserta lainnya.
“Masih ada harapan bagi para PNS, dan Pemkot sesungguhnya tidak pernah menutup diri untuk mereka mendapatkan hadiah tersebut,” demikian Salahuddin. (val)