kupasbengkulu.com – Persoalan sengketa lahan SD Negeri 62 dan perumahan guru di Jalan Rukun Sawah Lebar Kota Bengkulu hingga kini belum ada titik temu. Menyikapi hal tersebut Asisten I Pemda Kota yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hilman Fuadi mengaku tidak dapat berkomentar mengenai tindak lanjut dari Pemerintah Kota karena takut salah berbicara. Hilman bahkan menyebut bahwa hal itu bukan tupoksinya, melainkan Asisten III.
Padahal, Asisten I sebelumnya, Rosmidar, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anaka dan Keluarga Berencana Kota, selalu hadir dalam rapat dan turun langsung meninjau SD N 62.
“Wah, kalau itu saya tidak bisa komentar, nanti saya salah negomong. Lagi pula urusan itu di Asisten III,” kata Hilman, Senin (6/10/2014).
Sementara, sebelumnya Ombudsman menemukan empat fakta terkait sengketa lahan itu. Pertama, persoalan sengketa lahan telah lama terjadi namun baru mencuat saat kepemimpinan Walikota Helmi Hasan.
Fakta kedua, Pemkot berniat untuk membayar ganti rugi lahan, itu dibuktikan dengan penganggaran sebesar Rp 500 juta di APBD 2014, seperti yang diungkapkan Kabag Pemerintahan Pemda Kota. Namun, karena terjadi miss komunikasi, sehingga ahli waris menolak pembayaran itu.
Fakta ketiga, dokumen kepemilikan dalam bentuk sertifikat yang dimilik ahli waris tidak ganda/tumpang tindih. Artinya tidak ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan itu. Dan fakta keempat, keabsahan mengenai ahli waris Sarinah masih diragukan, karena Atiah merupakan anak angkat. (beb)