Ilustrasi : google

Ilustrasi : google

kupasbengkulu.com,  Kota Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu selama ini telah mencanangkan terkait uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 mendatang. Dalam usulannya, Pemerintah Kota akan menganggarkan uang makan senilai Rp 20 ribu per hari.

“Memang ada rencana pemberian uang makan PNS atau tunjangan daerah nantinya. Saat ini kita masih sedang bahas dan mengkaji lebih dalam. Karena itu menyangkut soal kebutuhan dana anggarannya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M. Sofyan.

Menurut Sofyan, rencana pemberian tunjangan daerah tersebut lantaran, Pemerintah Kota melihat akan kebutuhan biaya bahan pokok saat ini dirasakan memberatkan bagi kalangan PNS. Sehingga perlu ada tunjangan tambahan tersebut.

“Tunjangan Daerah nilainya kita belum tentukan berapa. Apakah bentuknya sama seperti tunjangan daerah Pemda Provinsi Bengkulu, yang jelas akan kita bahas lagi dengan melihat anggaran yang ada,” ungkapnya.

Sedangkan terkait dana uang makan, dikatakan Sofyan, pihaknya masih menghitung nilai yang pas untuk kebutuhan kalangan PNS tersebut. Namun bisa jadi usulan uang makan tersebut per hari Rp 20 ribu.

“Nilainya bisa jadi Rp 20 ribuan. Pembayarannya mungkin sistem perbulan dirapelkan. Namun kita lihat nanti pembahasannya seperti apa. Karena hitungan uang makan tersebut sebagai syarat utama harus melihat kondisi keuangan APBD kota,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota, Marjon mengatakan, kajian pemberlakuan uang makan dan tunjangan daerah kalangan pegawai itu sejauh ini belum final, karena hitungan uang makan tersebut sebagai syarat utama harus melihat kondisi keuangan APBD kota.

“Prinsipnya pemkot melihat skala prioritas dahulu. Oleh sebab itu penganggaran uang makan harus dikaji dengan matang. Apalagi jika dianggarkan uang makan ataupun tunjangan daerah tersebut kinerja PNS harus diimbangi secara baik. Termasuk dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.(dex)