Wagub himbau birokrasi selesaikan konflik di masyarakat secara humanis.

Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta agar semua jajaran birokrat di Provinsi Bengkulu, senantiasa menggunakan cara-cara humanis dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Beberapa konflik yang sudah dan sedang terjadi di beberapa daerah, seperti masalah tapal batas, penertiban pedagang, pembebasan lahan, perebutan wilayah ataupun masalah lainnya, berujung pada bentrok antara pemerintah dan masyarakat, agar diselesaikan dengan jalan musyawarah.

“Ketika kita menata Provinsi Bengkulu, artinya menata kabupaten dan kota juga. Tidak sertamerta karena ada pemerintah kabupaten, kota lantas kita lepas tangan. Kita libatkan semua unsur terkait untuk menuntaskan persoalan. Saya kira tidak ada orang yang tidak mau diajak maju dan memperbaiki diri,” jelas Wagub, Rabu (02/03/2016).

Difasilitasi
Beberapa waktu lalu dikabarkan, rombongan pedagang dari pasar yang ada di Kota Bengkulu ingin menghadap gubernur, untuk mengadukan masalah penertiban pedagang yang dilakukan oleh Satpol PP. Wagub berjanji untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Kalaupun mereka sampai menghadap, kita akan fasilitasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bermusyawarah. Persoalannya apa, jelaskan saja. Kita juga akan libatkan Dinas perdagangan di kabupaten, kota, unsur SKPD penegakkan Perda dan penataan kota. Ini untuk kebaikan Bengkulu,” terangnya.

Prinsipnya Pemprov Bengkulu bersifat terbuka kepada setiap masukan yang diberikan. Masyarakat diharapkan jelas Wagub, tidak segan-segan mengadu ataapun memberikan kritik kepada pemerintah.

“Prinsip Pemprov terbuka. Kita siap memfasilitasi, karena bagaimanapun yang terjadi di kabupaten, kota juga merupakan janggungjawab pemerintah di tingkat provinsi,” kata Wagub. (val)