kupasbengkulu.com – Perwakilan warga Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara belum lama ini, didampingi Pengurus Walhi Bengkulu mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Bengkulu.
Perwakilan warga ini melaporkan dugaan IUP, PT. MPP diduga inprosedural atau tidak sesuai prosedur, yang dikeluarkan Distamben Bengkulu Utara.
Terkait hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bengkulu segera menindaklanjuti laporan warga Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Laporan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Mitra Pajajaran Prima (MPP) itu, masih dilakukan kajian terhadap dokumen yang diserahkan pelapor.
”Kami akan melakukan proses penelitian administratif dan substantif, termasuk aturan-aturan tentang pertambangan. Jika menjadi kewenangan Ombudsman, maka kami akan mengirimkan klarifikasi tertulis kepada terlapor, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bengkulu Utara dalam waktu 14 hari kerja,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Herdi Puryanto, SE di ruang kerjanya, Senin
(5/3/2014).
Selain itu, lanjut Herdi, berdasarkan laporan warga Bengkulu Utara, IUP PT. MPP diduga tidak pernah disosialisasikan kepada warga Desa Marga Bakti, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Terkait laporan warga tersebut, dugaan kesalahan administrasi, terkait dengan tidak adanya transparansi dari pihak Distamben dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan.
”Jika masyarakat menolak tambang tersebut maka pihak perusahaan (PT.MPP) tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilokasi itu lagi,” demikian Herdi.(gie)