Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Terkait aksi kekerasan oknum aparat terhadap jurnalis di Makkasar, Sulawesi Selatan, yang dialami empat jurnalis yakni Waldy (Metro TV), Ikrar (Celebes TV), Iqbal (Koran Tempo), dan Aco (TV One). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Bengkulu, mengutuk keras terhadap sikap kekerasan terhadap jurnalis tersebut.
Terkait hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu memberikan pernyataan sikap, terhadap pemukulan jurnalis tersebut, yang mana AJI Persiapan Bengkulu menekankan petinggi Polri, untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan kekerasan membabibuta tersebut sebagaimana ketentuan pidana Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
”Petinggi Polri harus menindak tegas anggota, yang telah melakuakna aksi kekerasan terahdap sejumlah jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Makkasar,” tegas Ketua Persiapan AJi Bengkulu Dedek Hendri didampingi Ketua Divisi Advokasi Firmansyah, Jumat (14/11/2014).
Ia mengatakan, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), jumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis pada 2013 sebanyak 50 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut, jelas Firman, meliputi ancaman atau teror, pengusiran dan larangan peliputan, serangan fisik, sensor, tuntutan/gugatan hukum, pembredelan atau larangan terbit, regulasi, demonstrasi dan pengerahan masa, perusakan kantor serta perusakan alat.
”Ini tidak boleh didiamkan, Ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Firman lagi.
Disamping itu, terang Firman, hingga saat ini pemerintah khususnya aparat Kepolisian masih memiliki utang yang belum terbayarkan, yakni mengusut tuntas dan membawa para pelaku pembunuh jurnalis khususnya kasus pembunuhan terhadap jurnalis Bernas Yogya, Fuad Muhammad Sjafruddin.
”Polisi seperti tak berdaya dalam mengungkap tindakan kriminal yang dialami jurnalis,” jelas Firman.
Berdasarkan pertimbangan tersebut AJI Persiapan Bengkulu mendesak:
1. Menghentikan segala macam usaha menghalang-halangi aktifaktifitas jurnalisitik yang dilakukan oleh jurnalis seperti yang termuat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Mengutuk aksi brutal anggota atau oknum kepolisian di Makassar yang telah menciderai empat jurnalis.
3. Mendesak Kapolri untuk menindak tegas anggota/oknum polisi yang melakukan tindakan brutal terhadap jurnalis sesuai dengan UU pers.
4. Memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada jurnalis yang telah dianiaya tersebut
5. Memberikan jaminan agar jurnalis dapat melakukan pekerjaan jurnalistiknya sesuai dengan amanat konstitusi dan kode etik jurnalistik
6. Mendesak perusahaan yang menaungi keempat jurnalis tidak diam diri dengan memfasilitasi bantuan hukum bagi jurnalis dan melakukan advokasi agar penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai uu dan peraturan yang berlaku.
Untuk diketahui, kejadian kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi ketika kartu memori milik Iqbal dirampas oleh oknum polisi. Waldy kemudian muncul untuk mencegah aksi polisi. Namun, Waldy malah menjadi amukan polisi, yang mengakibatkan pelipis kiri jurnalis tersebut sobek sepanjang 5 sentimeter.
Kartu memori tersebut merupakan rekaman penyerangan polisi ke kampus UNM menyusul pimpinan kepolisian terkena anak panah dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
Apapun dalil yang menjadi pertimbangan pimpinan kepolisian setempat untuk melakukan aksi kekerasan terhadap jurnalis tersebut tak dapat dibenarkan. Karena jurnalis bekerja dilindungi dan diatur dalam konstitusi.(gie)